Indeks Fahri Hamzah

Fahri Hamzah berkeyakinan Sohibul Iman bisa berstatus tersangka atas pelaporan yang ia buat.

Fahri Hamzah enggan menghapus cuitan yang dilaporkan karena ia mengaku tak bersalah

Fahri Hamzah mendatangi Polda Metro Jaya hari ini Senin (19/3), untuk membuat berita acara pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Sohibul Iman.

Sohibul Iman enggan memberikan tanggapan tentang langkah Fahri Hamzah yang melaporkan dia ke Polda Metro Jaya.

Fahri Hamzah mengatakan, pelaporan terhadap Sohibul ke Polda Metro Jaya merupakan upaya hukum untuk menyelamatkan reputasinya yang kerap dituduh pembangkang partai.

Fahri Hamzah menyarankan pemerintah tegas menindak para distributor dan produsen narkoba dengan memberi hukuman mati.

"Saya lakukan ini untuk kebaikan partai, karena partai lagi dipimpin orang yang tak beres, tak mengerti hukum, makin ngawur membuat kader makin takut berinovasi, gampang betul diancam," kata Fahri Hamzah.

"Saya yakin 1100 persen kalau Pak Fahri tidak akan melakukan itu [korupsi]," kata Novanto.

Fahri menyatakan apabila Jokowi tidak menandatangani UU MD3 itu maka seluruh kabinet itu gagal memahami falsafah demokrasi.

Usai Nazaruddin menuduhnya terlibat kasus korupsi, Fahri Hamzah balik menuding mantan bendahara Demokrat itu bersekongkol dengan KPK. Fahri meminta Jokowi mengusut dugaan persekongkolan itu.

Fahri menduga Nazaruddin bersekongkol dengan KPK.

Fahri Hamzah dituding Nazaruddin terlibat dalam kasus korupsi selama menjadi wakil ketua komisi III di DPR.

Apabila Nazaruddin menyampaikan laporan mengenai keterlibatan Fahri Hamzah di kasus korupsi, KPK akan mengkaji sekaligus memeriksa bukti-buktinya.

Nazar mengaku akan menyerahkan semua data dan peran Fahri dalam kasus korupsi ke KPK.

Fahri Hamzah menuding ada persekongkolan antara Nazarudin dan KPK.

KPK mempersilakan Nazaruddin melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Fahri Hamzah. KPK menyatakan akan mengkaji laporan tersebut sebagaimana pengaduan publik lainnya ke lembaga itu.

Yuddi Chrisnandi keluar-masuk Golkar. Fahri Hamzah pun ditawari masuk Golkar. Golkar memang bisa dan biasa ditinggalkan dan dimasuki siapa saja.

Fahri Hamzah menyarankan pembentukan lembaga pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan melalui revisi UU KPK.

"Keputusan itu menegaskan sesuatu yang wajar dan normal dalam tradisi presidensialisme bahwa lembaga pengawas tertinggi di negara kita ini adalah DPR RI," kata Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah menilai pasal penghinaan presiden merupakan peninggalan jaman kolon sehingga harus segera ditarik.