Indeks Fahri Hamzah

Fahri Hamzah menilai kinerja Erick Thohir sangat dahsyat dalam memimpin Inasgoc sehingga penyelenggaraan Asian Games 2018 berjalan sukses.

Fahri Hamzah menilai perbaikan citra Jokowi di mata umat Islam terletak pada diri Jokowi sendiri, bukan Ma'ruf Amin atau Yusuf Mansur. 

Fahri Hamzah menyayangkan sikap PKS yang tidak memberikan pembelaan pada kasus hukum eks Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail.

Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI, Hurriyah menilai pernyataan Fahri Hamzah soal Cawapres ‘Embel-Embel’ kurang relevan.

Setelah menang di tingkat kasasi, Fahri Hamzah menyatakan ia akan mengajukan eksekusi yaitu menyita uang ganti rugi sebesar Rp30 miliar dari lima petinggi partai PKS.

Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief, tengah berupaya agar putusan kasasi MA dijalankan. Ia berharap kliennya mendapat ganti rugi immateriil sebesar Rp 30 miliar.

Setelah berhasil di tingkat satu dan dua, Fahri Hamzah kembali menang di tingkat kasasi melawan partainya sendiri, PKS.

"Seharusnya disamakan. Jangan dicela-cela kemewahan di lapas, toh yang di KPK lebih mahal dan mewah kok," kata Fahri Hamzah.

Kedatangan Fahri Hamzah dan Komisi III DPR ke Lapas Sukamiskin untuk mengetahui secara jelas perkara penangkapan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen.

Fahri Hamzah menilai, Prabowo Subianto masih kurang lincah dalam menghadapi petahana Presiden Joko Widodo untuk bersaing di Pilpres 2019.

Fahri mengkritik kewajiban bagi para bakal calon legislatif PKS untuk menandatangani surat pengunduran diri yang tidak bertanggal.

Fahri Hamzah memastikan dirinya tidak mendaftar sebagai caleg di Pemilu 2019.

DPP PKS menginstruksikan kepada kadernya menandatangani surat pengunduran diri sebagai syarat maju jadi calon anggota legislatif (caleg).

Menurut Fahri, penjelasan ihwal siapa pemegang saham dan asal uang untuk divestasi saham PTFI harus dijelaskan ke publik.

Fahri Hamzah mengatakan, pemenang pemilu 2019 bisa berasal dari koalisi alternatif.

Anggota DPR dari F-PKS, Nasir Djamil mengaku belum mendapatkan surat edaran yang dimaksudkan kepada calon-calon anggota dewan dari partainya seperti yang disebar Fahri Hamzah.

Proyek infrastruktur LRT di Jakarta dan Palembang dibuat tinggi untuk menyesuaikan dengan infrastruktur lainnya.

Argo memastikan penyidik tetap memproses laporan terhadap pimpinan PKS itu lantaran Fahri membatalkan pencabutan laporannya.

"Supaya tidak ada kejadian seperti ini lagi sebaiknya Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa tentang kunjungan ke Israel itu dinyatakan haram aja," kata Fahri.

"Alah, negara Israel negara kecil. Nggak ada hubungannya. Negara itu nggak ada sebetulnya," tegas Fahri.