Indeks Fadli Zon

Fadli menilai, lebih baik Jokowi mengurus hal yang lebih besar daripada mengajak memakai sarung. 

Salah satu relawan Jokowi-Maruf Ulin Yusron memposting sebuah video kompilasi animasi yang mengatakan bahwa keluarga Jokowi harmonis dan keluarga Prabowo amburadul.

Fadli Zon mengatakan bahwa masyarakat Indonesia perlu melihat peraturan lebih jelas mengenai WNA yang memiliki e-KTP.

Fadli Zon usul pelaporan harta kekayaan sebaiknya dihapus. Padahal sejarahnya itu dibuat untuk memberantas korupsi.

Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menilai pernyataan Fadli zon soal penghapusan LHKPN bertentangan dengan semangat menghapus korupsi di Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menyebutkan, ucapan Maruarar Sirait yang menyatakan Fadli Zon akan ditawari jadi menteri jika Jokowi menang Pilpres 2019 sangat tak mungkin terjadi.

Politikus PDIP Maruarar Sirait menyambut baik apabila Waketum Partai Gerindra Fadli Zon masuk Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin jika menang di Pilpres 2019 nanti.

Menurut Maruarar, bukan tidak mungkin kubu Fadli Zon akan bergabung mendukung Jokowi.

Fadli meminta TNI terlibat dalam melakukan penyelidikan e-KTP warga Cina karena menyangkut ancaman negara.

Fadli Zon mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada tiga Relawan Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES).

Fadli Zon menilai viralnya video tentang tiga perempuan di Karawang bukanlah kampanye hitam.

Fadli Zon menegaskan jika Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi tidak pernah memerintahkan relawannya melakukan kampanye hitam.

Fadli mengatakan apa yang dilakukan oleh tiga emak-emak bukan merupakan kampanye hitam dan masih sering menjadi polemik pembahasan di pemerintahan.

Fadli menilai janji Jokowi untuk mengeluarkan tiga kartu tambahan bisa dilihat sebagai upaya Jokowi yang mulai panik dengan keadaan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebutkan Pimpinan Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pernah ditangkap sebelum pemeriksaan masalah poster serupa bendera oleh kepolisian Arab Saudi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan tidak ada politisasi dalam acara Munajat 212.

Fadli Zon menilai cairnya dana bansos yang nominalnya menyentuh Rp15 triliun rupiah sarat kepentingan politik pilpres, menurutnya hal ini sudah sering terjadi.

Menurut Fadli, penyebutan aset-aset itu masuk dalam ranah personal yang tak bisa diungkap dalam debat.

Polri tak menanggapi pendapat yang disampaikan berdasarkan persepsi orang terkait penahanan Ahmad Dhani dalam kasus ujaran kebencian.

KPU heran dengan usulan kubu Prabowo agar panelis di Debat Pilpres 2019 ditiadakan. Menurut KPU, keberadaan panelis debat sudah diatur regulasi pemilu dan memang dibutuhkan.