Indeks Fadli Zon

Fadli Zon melihat belum ada langkah serius dari strategi pemerintah untuk mewujudkan pemindahan ibu kota.

Menurut Fadli, Indonesia belum mampu membangun ibu kota baru.

Fadli Zon berharap pengembangan biodiesel dapat menjadi kenyataan yang dibutuhkan masyarakat.

Fadli Zon meminta amandemen UUD 1945 tidak dilakukan untuk kepentingan politik sesaat dari kelompok tertentu saja.

Fadli Zon menyatakan, partainya belum tentu membahas sikap politik saat Rakernas Gerindra pada September 2019.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut partainya telah memutuskan untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Ketua Umum Prabowo Subianto tetap menghargai pendukungnya, meski sempat disebut ditumpangi penumpang gelap

Fadli Zon mengaku, lebih menyukai menjadi pimpinan DPR ketimbang menjadi pimpinan MPR.

Berdasarkan UU No 2 Tahun 2018 UU MD3, Pasal 15, Ketua MPR merupakan bagian dari pimpinan MPR yang didampingi tujuh wakil ketua MPR, sehingga total berjumlah delapan orang.

Fadli Zon menyebutkan jika ingin GBHN dihidupkan kembali, maka perlu dilakukan amandemen UUD 1945 yang asli.

Anggota Komisi VI DPR kembali kena OTT KPK dalam kasus suap impor bawang putih, Fadli Zon memberi tanggapan.

Menurut Fadli Zon dengan canggihnya teknologi saat ini seharusnya PLN sudah bisa mendeteksi penyebab padamnya listrik dengan cepat.

Menurut Fadli Zon tidak seharusnya pohon disalahkan dan menjadi kambing hitam atas peristiwa mati listrik massal disebagian Pulau Jawa pada Minggu (4/8/2019).

PPP tak mempermasalahkan kritik Partai Gerindra soal pemadaman listrik, yang penting kritiknya wajar dan jangan berlebihan.

Fadli Zon memastikan Prabowo akan hadir dalam acara Kongres ke-V PDIP di Bali.

Fadli Zon mengatakan Partai Gerindra tak masalah bila tak mendapatkan posisi Ketua MPR, asalkan mendapatkan kursi pimpinan MPR.

Menurut Fadli Zon, negara harus bertanggung jawab atas segala kerugian besar yang menimpa masyarakat akibat padamnya listrik secara masif ini.

Menurut Fadli, presiden harus segera bertanggung jawab dengan padamnya listrik di Jabodetabek misalnya dengan memberhentikan direksi-direksi di PT PLN.

Panglima TNI dan Luhut Binsar bersedia menjadi penjamin penangguhan penahanan Mayjen (Purn) Soenarko. 

Menurut kuasa hukum terdakwa kasus berita bohong Ratna Sarumpaet, kliennya memang berbohong. Tetapi hanya disampaikan kepada keluarga dan teman terdekat.