tirto.id - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon khawatir rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur hanyalah dalih Presiden Joko Widodo karena tak bisa mengatasi masalah Indonesia. Fadli pun menuding kalau rencana pemindahan ibukota ini bakal bernasib sama seperti mobil Esemka yang hanya berujung menjadi wacana tanpa adanya eksekusi yang jelas.
"Saya khawatir rencana pemindahan ibukota hanya dalih khawatir ketidakmampuan mengatasi persoalan yang ada. Saya termasuk yang merasakan kalau dilakukan di 2023-2024 akan bernasib sama seperti Esemka," kata Fadli dalam diskusi 'Menyoal Rencana Pemindahan Ibukota Negara' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).
Fadli menilai pemerintahan Jokowi tidak bisa memprioritaskan masalah-masalah yang harus diselesaikan lebih dulu. Ia mencontohkan lambatnya penanganan konflik Papua dan masalah-masalah lain seperti masalah utang negara dan masalah pangan yang harus dikedepankan daripada mengurusi masalah pemimdahan ibukota.
"Lalu tiba-tiba memindahkan ibukota dengan biaya besar. Ini juga belum ada di APBN lantas siapa yang membiayai pemindahan ibukota ini? Tentu menimbulkan kekhawatiran," ungkapnya.
Fadli melihat, pemerintah juga belum siap untuk memulai tahapan pemindahan ibukota. Salah satu unusr ketidaksiapan berupa belum adanya draf undang-undang sebagai landasan hukum untuk memindahkan ibukota. Oleh sebab itu, Fadli tidak melihat poin urgensi dari rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Pemindahan ibukota ini perlu proses panjang. Lalu payung hukumnya gimana? Ini cukup kompleks. Karena ada setidaknya lima Undang-Undang yang harus direvisi," tutur Fadli.
Dalam kesempatan yang sama, Budayawan asal Betawi, Ridwan Saidi juga melihat tidak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta. Bahkan, kata Ridwan, peran ibukota tidak penting bagi sebuah negara.
"Sebetulnya nggak penting banget ya, negara pakai ibukota apa nggak itu nggak penting. Zaman Jepang nggak ada ibu kota. Asik juga kan, sampai tahun '43 asiknya. Nggak pakai ibu kota. Monako, kerajaan, nggak ada ibu kotanya," kata Ridwan.
Ridwan justru menyoroti pemerintah yang tak serius mengatasi kerusuhan di Papua. Menurut Ridwan, saat ini banyak informasi ditutup-tutupi pemerintah.
"Buat saya, kenapa kita tidak bicara masalah Papua? Pemerintah bicara dong apa yang sedang terjadi di Papua. Ini kayak bingung. Arus informasi susah didapat. Dimatiin semua. Harusnya dijelaskan Kominfo, Kominfo jelaskan dong," tutur Ridwan.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Andrian Pratama Taher
