tirto.id - Pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk memindahkan ibu kota baru yang kemungkinan akan dibangun di Kalimantan, menurut Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Biaya dari rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa bakal menelan biaya sekitar Rp323 – Rp466 triliun. Rencananya, pemindahan ibu kota tersebut akan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2024.
"Meskipun biayanya enggak murah tapi APBN bisa diminimalisasi BUMN dan swasta bisa kontribusi. Soal skema pembiayaan nantinya DPR kita harus membahas mengenai penetapan UU menegaskan persetujuan ini," jelas dia di Kantor Sekretariat Kepresidenan, Senin (13/5/2019).
Ia menjelaskan, swasta dalam hal ini bisa membangun berbagai fasilitas di wilayah baru sebagai tujuan ibu kota baru.
Pasalnya, ibu kota baru tidak akan dibangun di kota yang sudah terbentuk, namun akan dibangun di sekitaran kota agar segala bentuk kegiatan administrasi terfokus.
Bambang juga menjelaskan, pemisahan antara kepentingan bisnis dan birokrasi akan lebih baik dilakukan untuk memfokuskan Jakarta untuk berkembang menjadi kota bisnis skala internasional. Maka dari itu, Bambang menjelaskan, proses penetapan lokasi dari ibu kota ini akan dipilih tahun ini.
"Hal ini [pemindahan ibu kota] akan memberikan ruang yang lebih baik. Sehingga tidak semua pusat di Jakarta ini pusat pemerintahan akan ada di ibu kota baru ini kajian ini finalkan," jelas dia.
Setelah proses penetapan ibu kota akan rampung pada tahun ini, maka proses pembangunan akan segera dimulai pada tahun 2020.
"Tahun ini keputusan lokasi tahun ini, sehingga pembangunan akan dimulai pada 2020," papar dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
