tirto.id - Meski belum ada sikap resmi, Partai Demokrat melempar sinyal untuk merapat ke pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, walaupun sebelumnya mereka ada di oposisi. Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra Fadli Zon mengatakan, partainya menghargai setiap pilihan politik.
"Ya kalau menurut saya setiap parpol pasti akan punya pandangan politiknya masing-masing. Baik yang akan ikut bersama pemerintah atau yang berada di luar pemerintahan," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).
Ia menjelaskan, sikap politik memang selalu dinamis, hal tersebut wajar dalam demokrasi. Gerindra, kata Fadli, menghargai apa pun posisi yang diambil Demokrat, baik itu berada di dalam pemerintah atau di luar.
"Baik di dalam atau pun di luar karena saya yakin dua-duanya itu mempunyai posisi yang stategis ya itung-itungan politik tergantung juga konstituen dan saya kira tergantung arah dari parpol tersebut. Jadi saya kira hal yang wajar dalam berdemokrasi," kata dia.
Berbeda dengan Demokrat, Gerindra belum menentukan sikap politiknya. Fadli mengatakan, semua keputusan soal sikap politik partainya berada di tangan Ketua Umum (Ketum) Prabowo Subianto.
"Kita serahkan semuanya ke Pak Prabowo, kita sudah berikan mandat kepada beliau untuk menentukan sikap Gerindra berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu akan disampaikan pada waktunya. Kalau kita dalam pemerintahan harus efektif bekerja dalam rangka membangun kepentingan bangsa yang lebih besar tapi di luar pemerintahan merupakan suatu opsi untuk melakukan cek and balance," tandas dia.
Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut partainya telah memutuskan untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf. Hal itu, kata dia, sudah diputuskan sejak 40 hari meninggalnya istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono.
"Jadi kalau ditanya ke mana arah politik Partai Demokrat ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan," kata Ferdinand pada wartawan, Senin (12/8/2019).
Ferdinand mengklaim keputusan itu sudah resmi, tapi memang belum diumumkan partainya karena beralasan menunggu waktu yang tepat. Partai Demokrat, kata Ferdinand, tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan koalisi pada Jokowi. Jika diajak, Demokrat segera siap untuk merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Kalau Pak Jokowi akan mengajak Partai Demokrat kita akan siap mendukung beliau," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan membantah hal tersebut. Menurut Syarief, apa yang disampaikan Ferdinand merupakan pendapat pribadi dan bukan keputusan yang telah diambil partainya.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Alexander Haryanto
