tirto.id - PDI Perjuangan menilai upaya Partai Demokrat untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah sangat terlambat. Apalagi menyertakan dukungan dari para pendukung Partai Demokrat, menurut politikus PDIP Andreas Hugo Pareira terlambat untuk diungkapkan saat ini.
"Keinginan kader-kader Partai Demokrat agar PD bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf bisa diartikan marwah PD memang lebih dekat ke pasangan Jokowi-Ma’ruf. Namun, seharusnya ini sudah dilakukan sebelum Pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," ujar Andreas kepada reporter Tirto, Rabu (14/8/2019).
Andreas juga memandang ada motif lain di balik dukungan Demokrat untuk Jokowi-Ma'ruf. Motif tersebut tak lain adalah mendapatkan posisi di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Pernyataan ini juga bisa diartikan bahwa PD ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, tentu dengan harapan ada power sharing dalam kabinet nanti," ucap Andreas.
Namun, Andreas yakin Jokowi sebagai presiden terpilih jeli dalam melihat dukungan yang baru masuk setelah perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, apakah murni mendukung atau ada kepentingan yang hanya menguntungkan partai atau kelompok tertentu saja.
"Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pasca kemenangan dan mengelola dukungan-dukungan tersebut sehingga pemerintahan lima tahun ke depan tetap efektif," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut partainya telah memutuskan untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf. Hal itu, kata dia, sudah diputuskan sejak 40 hari meninggalnya istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono.
"Jadi kalau ditanya ke mana arah politik partai Demokrat ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan," kata Ferdinand pada wartawan, Senin (12/8/2019).
Ferdinand mengklaim keputusan itu sudah resmi, tapi memang belum diumumkan partainya karena beralasan menunggu waktu yang tepat.
Ternyata, pernyataan Ferdinand dianggap Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan sebagai pendapat pribadi dan bukan keputusan yang telah diambil partainya.
Alasan belum diambil keputusan karena memang elite partai masih melihat dinamika di internal Partai Demokrat soal perlu tidaknya bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Ya belum diputuskan sama Majelis Tinggi gitu loh. Memang kan pembicaraan kan diantara kader kan ada yang mau masuk ada yang tidak gitu loh, iya kan," ujar Syarief saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).
Anggota Komisi I DPR RI itu mengakui memang mayoritas kadernya ingin bergabung ke pwmerintahan Jokowi, namun harus ada kecocokan dan kebersamaan untuk membangun pemerintahan. Sementara, Partai Demokrat juga harus melihat keterbukaan dari partai-partai yang sejak awal mendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Memang mayoritas memang ya sih ingin ya bergabung, dengan catatan ya kalau memang chemistry dan kebersamaan ya bisa dibangun," jelas Syarief.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
