tirto.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak masalah bila Partai Demokrat memutuskan bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun, PKS mengingatkan Partai Demokrat perlu bertanya dulu kepada pendukungnya bila tak mau salah dalam mengambil keputusan.
"Demokrat partai besar tentu pendapat para pendukung merupakan pertimbangan utama," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (13/8/2019).
Mardani juga mengingatkan Demokrat agar tak asal ikut-ikutan dalam mengambil keputusan mendukung Jokowi-Ma'ruf, bila tak ingin pamor partainya menurun dari partai besar menjadi partai pengikut bahkan bisa saja menjadi partai medioker, kata Mardani.
"Walau dalam politik kalau tidak menjadi leader dan trendsetter biasanya tidak mendapat banyak kredit dari masyarakat. Artinya berpeluang [Demokrat] menjadi partai medioker," ucap Mardani.
Untuk itulah, kata Mardani, Demokrat sebaiknya tetap menjadi oposisi seperti PKS. "Akan sehat bagi demokrasi jika ada oposisi yang kuat," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut partainya telah memutuskan untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf. Hal itu, kata dia, sudah diputuskan sejak 40 hari meninggalnya Istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono.
"Jadi kalau ditanya ke mana arah politik partai Demokrat ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan," kata Ferdinand pada wartawan, Senin (12/8/2019).
Ferdinand mengklaim keputusan itu sudah resmi, tapi memang belum diumumkan partainya karena beralasan menunggu waktu yang tepat.
Demokrat, kata Ferdinand tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan koalisi pada Jokowi. Jika diajak, Demokrat segera siap untuk merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Kalau pak Jokowi akan mengajak Partai Demokrat kita akan siap mendukung beliau," ucapnya.
Ternyata, pernyataan Ferdinand dianggap Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan sebagai pendapat pribadi dan bukan keputusan yang telah diambil partainya.
Alasan belum diambil keputusan karena memang elit partai masih melihat dinamika di internal Partai Demokrat soal perlu tidaknya bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Ya belum diputuskan sama Majelis Tinggi gitu loh. Memang kan pembicaraan kan di antara kader kan ada yang mau masuk ada yang tidak gitu loh, iya kan," ujar Syarief saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Alexander Haryanto
