tirto.id - Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menganggap wajar jika Partai Demokrat ingin gabung ke pemerintah. Pasalnya, kata Irma. Demokrat bukan merupakan partai yang menghantam Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu.
"Sepertinya semua partai politik yang mau gabung ke pemerintah saat ini pasti punya keinginan joint di kabinet. Demokrat yang bukan merupakan penggagas ganti presiden dan bukan partai pengguna politik identitas yang menghantam Jokowi habis-habisan wajar jika ingin gabung [pemerintah]," kata dia kepada wartawan, Selasa (13/8/2019).
Ia menjelaskan, partainya mengapresiasi pilihan politik Partai Demokrat jika ingin gabung ke pemerintah. Namun, prosesnya tidak akan mudah, perlu ada persetujuan-persetujuan dari partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
"Nasdem tentu mengapresiasi pilihan politik partai demokrat untuk gabung ke pemerintah. Namun keputusan menerima dalam KIK atau tidak akan diputuskan oleh presiden enggak pertimbangan partai-partai koalisi tentu," terang dia.
Ia kemudian menyindir pihak oposisi yang sangat kuat menggempur Presiden Jokowi dengan berbagai cara, mulai dari isu sara sampai hoaks. Namun, berakhir dengan rekonsiliasi dan melakukan pendekatan ke pemerintah. Ia mengatakan, partai tersebut harus konsisten untuk menjadi oposisi untuk menjaga nilai di hadapan publik.
"Makanya partai yang kemarin membumihanguskan presiden dengan SARA, Hoaks dan fitnah, sebaiknya belajar konsisten saja dulu pada konsituen, agar tetap memiliki kehormatan di hadapan publik," tandas dia.
Partai Demokrat belum satu suara soal sikap akan menentukan dukungan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.
Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut partainya telah memutuskan untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf. Hal itu, kata dia, sudah diputuskan sejak 40 hari meninggalnya istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono.
"Jadi kalau ditanya ke mana arah politik Partai Demokrat ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan," kata Ferdinand pada wartawan, Senin (12/8/2019).
Ferdinand mengklaim keputusan itu sudah resmi, tapi memang belum diumumkan partainya karena beralasan menunggu waktu yang tepat. Partai Demokrat, kata Ferdinand, tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan koalisi pada Jokowi. Jika diajak, Demokrat segera siap untuk merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Kalau Pak Jokowi akan mengajak Partai Demokrat kita akan siap mendukung beliau," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan membantah hal tersebut. Menurut Syarief, apa yang disampaikan Ferdinand merupakan pendapat pribadi dan bukan keputusan yang telah diambil partainya.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Alexander Haryanto
