Indeks Dugaan Pelanggaran Kampanye

Lolly Suhenty menemukan sebanyak 355 pelanggaran konten internet selama masa kampanye Pemilu 2024, terbanyak di Facebook.

Bawaslu DKI Jakarta mengungkapkan serangkaian dugaan pelanggaran terkait Pemilu 2024 di masa kampanye mulai November 2023-Januari 2024.

Gibran mengaku siap disanksi dan dipanggil apabila terbukti melakukan pelanggaran kampanye saat kunjungan di Ambon, Maluku.

TKN Prabowo-Gibran mengadukan mereka buntut pemanggilan terhadap Gibran perihal bagi-bagi susu di car free day (CFD) Jakarta pada awal Desember lalu.

Rahmat Bagja mengatakan, ketidakhadiran pelapor menunjukkan bahwa mereka sedari awal tak serius membuat laporan ke Bawaslu.

Pelapor menduga Cak Imin melanggar Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye,

Bawaslu semestinya tidak buru-buru memutus perkara Zulhas dengan alasan belum ada peserta pemilu. Apalagi belum minta keterangan pelapor.

Badan Pengawas Pemilu Jakarta (Bawaslu) memanggil Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk dimintai klarifikasi atas kehadirannya ke acara Malam Munajat 212.

FPI bakal dipanggil Bawaslu DKI Jakarta terkait perannya dalam kepanitiaan acara Munajat 212 di Lapangan Munas. Hal ini terkait laporan dugaan pelanggaran kampanye.

TKN menilai langkah polisi menghentikan kasus dugaan pelanggaran kampanye dengan tersangka Wakil Ketua BPN Slamet Maarif sebagai suatu tindakan profesional.

Bawaslu akan menelusuri video yang beredar viral lewat media sosial tentang siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) menyanyikan lagu dengan lirik 'Ayo Kita Pilih Prabowo-Sandi' di dalam ruang kelas.

Bapilu PSI bakal membawa penetapan tersangka calegnya di Tanjungpinang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Jajaran Polda Jawa Tengah dinilai tidak siap untuk melakukan pemeriksaan Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif sebagai tersangka dugaan kampanye di luar jadwal.

Menurut KPAI sesuai Pasal Pasal 280 UU 35/2014, pelibatan anak-anak usia di bawah 17 tahun dalam kampanya, termasuk bagian pelanggaran Pemilu.

Bawaslu meminta ASN untuk tetap netral terkait dengan ekspresi foto yang dapat merujuk pada dukungan pada salah satu paslon atau capres-cawapres.

Alasan penghentian kasus kedua capres di Bawaslu, karena belum ada jadwal detail kampanye di televisi oleh KPU.

Jubir BPN Prabowo-Sandi menilai pernyataan Menkominfo Rudiantara soal "yang gaji kamu siapa?" kepada ASN di jajarannya merupakan bentuk macetnya nalar menteri.

BPN menilai pernyataan Menkominfo Rudiantara soal "yang gaji kamu siapa?" kepada ASN termasuk bentuk kampanye karena mengarah ke paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

KPU dan Bawaslu berencana mengadakan rapat koordinasi dengan KPI terkait kemungkinan adanya dugaan pelanggaran kampanye saat penyampaian visi-misi Presiden Joko Widodo dan pidato kebangsaan Prabowo Subianto jelang Pilpres 2019.

KPU dan Bawaslu akan memeriksa dugaan pelanggaran kampanye terhadap tayangan visi misi Jokowi di lima statusin TV swasta.