Indeks Dprd Dki

Raperda Penanggulangan COVID-1 dinilai akan memperkuat jaminan sosial bagi masyarakat.

Sanksi dan denda pelanggar protokol kesehatan resmi diatur dalam peraturan daerah DKI Jakarta.

Raperda tersebut juga memberlakukan sanksi sosial dan denda administratif yang sebelumnya telah diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi memperingatkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan bahaya penularan virus Corona saat terjadi banjir.

Anies Baswedan dkritik karena tidak melibatkan DPRD dalam memberlakukan kebijakan PSBB total.

Fraksi PAN, Golkar, Nasdem dan PSI walkout atau meninggalkan ruangan rapat sebagai bentuk protes laporan APBD 2019 Gubernur Anies.

Sejumlah fraksi mengajukan interupsi menolak Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD Gubernur Anies Baswedan  karena tidak transparan.

PSI mengemukakan kekecewaannya terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemprov DKI 2019.

Tes swab juga tenaga ahli dan pegawai penyedia jasa lainnya orang-perorangan (PJLP) tak hanya anggota DPRD DKI Jakarta.

Gedung DPRD DKI Jakarta ditutup sepekan 3 hingga 9 Agustus 2020, kebetulan anggota DPRD DKI juga masih memasuki masa reses.

PKS masih menunggu informasi dari RS soal kabar kadernya di DPRD DKI meninggal karena Corona.

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan protokol kesehatan, Gedung DPRD DKI akan dilakukan penutupan dan penyemprotan disinfektan.

Seorang staf Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD DKI Jakarta positif COVID-19 dan 6 Pamdal Gedung DPRD DKI Jakarta dinyatakan reaktif terhadap COVID-19.

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menagih janji Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan kegiatan ketika kasus COVID-19 meningkat. 

Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatasi pemudik kembali ke ibu kota dianggap tepat untuk menghentikan penyebaran COVID-19.

DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran hingga Rp256 miliar demi meredam dampak COVID-19 bagi warga terdampak.

Sejumlah warga Jakarta terpaksa harus tinggal di pinggir jalan karena tak lagi mampu membayar kontrakan akibat kehilangan pekerjaan di tengah pandemi corona COVID-19.

Demokrat meminta Anies evaluasi dasar hukum bansos karena penerima manfaat termasuk TNI dan PNS, dua kelompok masyarakat yang dianggap tidak berhak.

Dari 100 anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir, Riza Patria memperoleh sebanyak 81 suara, unggul jauh dibandingkan lawannya Nurmansyah Lubis yang hanya meraih 17 suara.

Serikat buruh Jakarta meminta Anies Baswedan menolak RUU Cipta Kerja.