Indeks Dprd Dki Jakarta

Djarot sebelumnya menolak mengesahkan Raperda APBD-P karena ada beberapa mata anggaran yang diajukan dewan dianggap tak rasional.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak risau dengan rencana DPRD DKI membentuk Pansus terkait penolakan usulan anggaran tambahan bagi Dinas Tata Air.

Lulung pastikan kenaikan tunjangan anggota DPRD sudah masuk dalam APBD P 2017.

Menurut Tuty, kenaikan tunjangan itu telah masuk saat pembahasan APBD-P pada 13 Juli lalu, yakni sebesar Rp8,4 miliar.

Pihak Qlue mengklaim memiliki sistem yang dapat memvalidasi laporan warga.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta mengatakan, penundaan itu dilakukan karena payung hukum terkait PP nomor 17 tahun 2017 yang menjadi dasar Raperda kenaikan tunjangan DPRD masih dievaluasi oleh Kemendagri.

Pinjaman dana untuk pembiayaan proyek PT Mass Rapid Transit (MRT) fase kedua sebesar Rp 22,5 triliun disetujui DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua DRPD DKI Jakarta Muhammad Taufik mendesak pembahasan perjanjian kerja sama pemanfaatan pulau reklamasi, yakni antara Pemprov DKI dengan PT KNI, dihentikan.

DPRD belum mengetahui kajian tentang perluasan larangan sepeda motor di Jakarta.

Ardian menilai permintaan staf ahli untuk anggota DPRD DKI Jakarta tidak tepat.

Djarot beralasan, pembahasan Raperda diperbolehkan lantaran Pemprov telah mendapat rekomendasi dari KPK.

Djarot memberikan catatan terkait tunjangan transportasi yang diberikan kepada para anggota dan pimpinan dewan.

Penundaan ini lantaran belum ada kejelasan dari pemerintah pusat terkait kelanjutan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang memayungi dua Raperda Reklamasi tersebut.

Angka Rp71,7 triliun tersebut didapatkan setelah TAPD Pemprov DKI mengkaji ulang program yang diusulkan SKPD di APBD-P.

Draft APBD-P tersebut selesai Selasa malam ini, untuk diserahkan kepada DPRD Jumat, 28 Juli mendatang.

Kenaikan tunjangan DPRD seperti telah disahkan oleh PP No.18 tahun 2017 justru akan membebani anggaran daerah terkait alokasi pembiayaan tunjangan tersebut.

Kenaikan tunjangan DPRD melalui disahkannya PP No.18 Tahun 2017 ini bisa menjadi akal-akalan bagi anggota DPRD untuk mendapatkan uang tambahan.

Dari 32 program legislasi daerah yang disepakati antara DPRD dan Pemprov DKI, hanya ada ada empat raperda yang selesai dibahas dan diserahkan ke Kemendagri.

Adapun tunjangan fasilitas bagi anggota DPRD juga akan ditambah mulai dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas.

Politikus PKS mendesak Tim Sinkronisasi Anies-Sandi segera berkomunikasi dengan DPRD DKI membahas usulan program di APBD 2018.