Indeks Dprd Dki Jakarta

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik juga dimintai keterangan soal tambahan kontribusi 15 persen dalam Raperda Reklamasi itu.

M. Taufik menghendaki keuntungan dari reklamasi Teluk Jakarta tidak hanya melibatkan pemerintah, pembeli, dan pengembang saja, tapi juga masyarakat.

Sandiaga Uno menegaskan, pihaknya harus permisi dulu kepada DPRD DKI Jakarta untuk membicarakan berbagai masalah, termasuk reklamasi Teluk Jakarta

M. Taufik tidak mempermasalahkan pemeriksaan KPK terhadap Sekda DKI Jakarta, Saefullah, terkait kasus yang telah menjerat adiknya, M. Sanusi, itu.

"Anak manis makan kedondong, Pak Pras Pak Anies, baikan dong," ujar Sandi diiringi tawa para hadirin.

Fraksi Gerindra mendesak Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, yang merupakan politikus PDIP, menyetujui usulan penyelenggaraan rapat paripurna istimewa untuk menyambut Anies-Sandi.

Ketua DPRD DKI Jakarta menolak Rapat Paripurna Istimewa untuk menyambut Anies-Sandi.

Anies dan Sandiaga ingin menjabarkan rencana program pembangunan Kota Jakarta kepada DPRD DKI Jakarta.

Anies Baswedan mengaku akan memeriksa secara detail rancangan KUA-PPAS untuk memastikan program-program usulannya masuk ke dalam perencanaan APBD DKI Jakarta 2018.

Sejumlah pimpinan DPRD DKI, terutama dari kalangan pendukung pemimpin baru ibu kota, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, meminta Pemprov DKI merevisi isi surat permohonan pembahasan Raperda Reklamasi.

DPRD Jakarta akan mengembalikan usulan KUA-PPAS APBD DKI 2018 ke eksekutif sebab tidak memuat nomenklatur semua program usulan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi.

Rencana penyelenggaraan Sidang Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta, untuk menyambut Anies-Sandi, tak kunjung digelar sebab para anggota dewan tidak satu suara.

Di tengah mandeknya pembahasan dua Raperda Reklamasi di DPRD DKI Jakarta, Pergub DKI tentang Rancang Kota Pulau G diterbitkan.

Rapat pembahasan Raperda Reklamasi ditunda sebab hanya dihadiri perwakilan tiga fraksi di DPRD DKI Jakarta.

DPRD DKI Jakarta merespons surat permintaan Pemprov DKI untuk melanjutkan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta akan melelang mobil-mobil dinas milik pimpinan dan anggota DPRD DKI. Mobil-mobil dinasi itu harus diserahkan oleh para anggota dewan di DKI Jakarta sebab mereka sudah mendapatkan jatah tunjangan transportasi.

Anggaran untuk anggota DPRD DKI Jakarta menembus Rp12 miliar dalam APBD Perubahan 2017.

Djarot sebelumnya menolak mengesahkan Raperda APBD-P karena ada beberapa mata anggaran yang diajukan dewan dianggap tak rasional.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak risau dengan rencana DPRD DKI membentuk Pansus terkait penolakan usulan anggaran tambahan bagi Dinas Tata Air.

Lulung pastikan kenaikan tunjangan anggota DPRD sudah masuk dalam APBD P 2017.