tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan segera memeriksa detail rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018. Mulai Jumat besok (20/10/2017), dia akan mengevaluasi hasil kerja tim sinkronisasi di rancangan KUA-PPAS 2018.
Dia membenarkan kabar bahwa mayoritas program kerjanya tidak masuk dalam perencanaan APBD DKI 2018 tersebut. Karena itu, menurut Anies, akan ada banyak revisi dalam KUA-PPAS yang telah diserahkan Pemprov DKI ke DPRD sejak bulan Mei itu.
"Kami besok akan mulai menelisik langsung, sinkronisasi ada banyak. Saya tidak hafal satu-satu, ada banyak," ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/10/2017).
Anies menganggap ada banyak sebab yang membuat KUA-PPAS tidak mengakomodasi programnya. Tapi, dia meyakini hal itu terjadi karena otoritas penyusun rencana anggaran, terutama saat pembahasan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), masih dipegang oleh pendahulunya, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.
"Setelah ganti, baru bisa kami laksanakan (memasukkan program Anies dan Sandiaga Uno)," kata Anies.
Sejalan dengan Anies, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik juga mengatakan dewan akan mengembalikan usulan KUA-PPAS 2018 ke Pemprov DKI Jakarta. Politikus Partai Gerindra itu beralasan, tidak ada satu pun program usulan pemimpin baru ibu kota yang masuk perencanaan APBD DKI Jakarta 2018 tersebut.
"Semua (program Anies-Sandi) belum dimuat. Nomenklaturnya mana? Kami buka saja sama-sama," kata dia dalam Konferensi Pers di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (19/10/2017).
Taufik juga menuding pejabat Pemprov DKI selama ini membohongi Tim Sinkronisasi sebab isi KUA-PPAS tidak memuat usulan Anies-Sandi. Dia mengaku telah menyampaikan hal itu ke ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said di tengah proses dialog tim itu dengan Pemprov DKI.
"Yang jelas KUA-PPAS ini sudah masuk ke DPRD sebelum ada tim sinkronisasi," kata Taufik. "Terus apa, mengapa berdebat. Saya sudah sampaikan ke Sudirman said. Dibohongi."
Sebenarnya, Tim Sinkronisasi dibentuk oleh Anies dan Sandiaga untuk berkomunikasi dengan Pemprov DKI usai keduanya memenangi Pilkada Jakarta 2017. Tugas Tim Sinkronisasi adalah membahas penerjemahan program dan janji politik Anies-Sandiaga ke rancangan APBD DKI 2018.
Karena itu, sejak awal Juni 2017, tim itu menggelar diskusi dengan pejabat Pemprov DKI Jakarta setiap hari Selasa dan Kamis. Gubernur Djarot Saiful Hidayat menunjuk Sekda Pemprov DKI, sekaligus ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Saefullah dan Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati untuk berdialog dengan Tim Sinkronisasi.
Belakangan, tugas komunikasi itu diserahkan sendirian kepada Tuty dengan alasan "perencanaan pembangunan dan program kerja Pemprov DKI" langsung diurus Bappeda DKI.
Sementara Tuty mengklaim sebagian program usulan Anies-Sandi telah masuk ke dalam KUA-PPAS 2018. Hanya saja, nomenklaturnya menyerupai penamaan program-program Ahok-Djarot.
"Kami sudah melakukan sinkronisasi di fase RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Bahwa berarti dalam proses sinkronisasi masih ada yang tertinggal, coba kami lihat lagi. Kami juga prosesnya (melewati) interaksi dengan tim sinkronisasi," kata Tuty.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
