Indeks Dprd Dki Jakarta

Cawakot Jakarta Utara dan calon Bupati Kepulauan Seribu melakukan pemaparan visi-misi di depan Komisi A DPRD DKI Jakarta hari ini, Senin (10/7/2017).

DPRD DKI Jakarta meminta Djarot Saiful Hidayat yang resmi menjabat Gubernur DKI Jakarta bekerja cepat seperti saat Ahok masih menjabat Gubernur.

Pemprov DKI Jakarta siap memperkuat aturan pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan payung hukum berupa Perda.

Dalam sidang paripurna nanti, Djarot mengaku hanya akan fokus pada agenda pengumuman Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan Pemda DKI yang diaudit BPK.

Surat pengunduran diri Ahok akan diumumkan dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Penentuan pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dibahas pada Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta besok, Rabu (31/5/2017).

Pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta didasarkan pada pengunduran diri oleh Ahok sendiri, demikian kata Mendagri Tjahjo Kumolo.

Ahok sudah mengantongi nama-nama calon pengganti Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, yang telah mengundurkan diri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Senin (11/4/2016). Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, terkait kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Reklamasi Teluk Jakarta. Seperti diketahui, Heru adalah calon wakil gubernur (cawagub) yang bakal digandeng Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan baru yang ditemukan penyidik dari ruang kerja Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Hasil temuan KPK tersebut berupa uang sebesar 850 juta rupiah.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa surat berisi permohonan fasilitas yang mengatasnamakan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi diterbitkan atas permintaan Sekretaris Pribadi Menteri PAN-RB Reza Fahlevi.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, akan segera diperiksa oleh penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisan Republik Indonesia (Polri).

Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah Kantor DPRD DKI Jakarta pada Kamis (3/3/2016). Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan tindak pidana kegiatan pengadaan alat Uninteruptable Power Supply (UPS) untuk SMA 49 dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat serta Jakarta Pusat.