tirto.id - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Tubagus Arief meminta Tim Sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno segera berkomunikasi dan berdiskusi dengan DPRD DKI membahas pengusulan program-program mereka di APBD 2018.
Arief menyayangkan sikap Tim Sinkronisasi Anies-Sandi karena hingga kini belum berinisiatif berkomunikasi dengan pihak DPRD DKI.
"Tim Sinkronisasi Anies-Sandi harus berkomunikasi langsung dengan DPRD. Karena DPRD yang memiliki kewenangan budgeting (penganggaran). Harus ada pembicaraan tentang rencana kerja ke depannya seperti apa," kata Arief saat dihubungi Tirto, pada Kamis (13/7/2017).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku tidak mengetahui sejauh mana pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 yang berlangsung antara tim sinkronisasi bersama pemerintah provinsi DKI Jakarta.
"Sampai saat ini belum ada penjelasan detail soal RKPD 2018, yang perubahan 2017 juga belum ada," kata dia.
Arief mengingatkan DPRD DKI Jakarta memiliki kewenangan besar dalam menentukan format APBD, Karena itu, dia menyarankan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi segera berkomunikasi dengan legislatif.
"Ujungnya keputusan itu ada di DPRD. Siapapun tim itu, kalau DPRD tidak setuju mau diapain?" Kata dia.
Sementara Koordinator Tim Pakar Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Ari Mufti mengatakan saat ini pihaknya sedang berfokus memantau proses penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta.
Setiap Selasa dan Kamis, tim itu rutin berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Ari, targetnya pembahasan itu rampung pada akhir Agustus mendatang.
Menurut Ari, Tim Sinkronisasi Anies-Sandi baru akan berkomunikasi dengan DPRD DKI Jakarta setelah perumusan RPJMD selesai.
"Itu nanti masih lama, kita masih ada beberapa pertemuan lagi dengan Bappeda," kata dia.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
