Anggota Dewan Kritik Rendahnya Serapan Anggaran Pemprov DKI

tirto.id - Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso mengkritik rendahnya tingkat realisasi belanja daerah Pemprov DKI Jakarta hingga akhir triwulan II tahun 2017. Dia menilai angka serapan yang masih di bawah 80 persen menunjukkan program pembangunan di ibu kota berjalan kurang maksimal.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta 2017 mencatat hanya realisasi belanja tidak langsung yang mendekati target.

Realisasi Belanja Realisasi Belanja Tidak Langsung sampai triwulan II 2017 mencapai Rp23,76 triliun. Nilai itu setara 90,17 persen dari target serapan anggaran sebesar Rp26,36 triliun.

Sementara, Realisasi Belanja Langsung sampai triwulan II 2017 mencapai Rp23,36 triliun. Angka ini setara 75,34 persen dari target serapan anggaran sebesar Rp31 triliun.

"Ini berarti tidak berhasil," kata Santoso pada Rabu (12/7/2017).

Sementara Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan sebenarnya, untuk pencapaian target pendapat daerah, kinerja Pemprov DKI Jakarta sudah baik. Realisasinya rata-rata di atas 90 persen dari target. Sayangnya, kata Syarif, pencapaian tersebut tidak dibarengi dengan penyerapan anggaran yang maksimal.

"Kalau dilihat penyerapan langsung ini rate-nya di bawah 80% rata-ratanya. Ini masih jauh dari yang diharapkan," kata politikus Partai Gerindra tersebut.

Dengan capaian serapan yang rendah itu, Syarief memperkirakan jumlah total SILPA yang akan masuk ke APBD-P 2017 sekitar Rp4-5 triliun.

Syarif menyarankan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memakai indikator serapan anggaran setiap SKPD saat merealisasikan rencana perombakan jajaran pejabat eselon 2.

Penilaian para anggota DPRD DKI Jakarta itu muncul setelah hari ini Gubernur Djarot menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 dalam sidang paripurna para anggota dewan.

Syarif menambahkan DPRD DKI sedang membentuk Panitia Khusus untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang kembali memberikan status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Pemprov DKI. Status WDP itu adalah yang keempat kalinya untuk DKI.

"Kita akan cocokkan (LPJ Djarot) dengan temuan BPK. Apakah sesuai atau tidak,” kata Syarif.

Dia menambahkan, “Kemarin ada temuan misalnya soal konpensasi KLB (Koefisien Lantai Bangunan) yang tidak sesuai dan pencatatan aset. Kita lihat juga belanjanya rendah, ini jadi catatan tersendiri."