Indeks Dpr Ri

Masih belum sehat usai dinyatakan positif COVID-19, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo belum bisa hadir pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR.

Dari total 575 anggota DPR RI hanya 293 yang hadir. 43 anggota hadir secara fisik dan 250 hadir secara virtual.

Wakapolri Gatot Edy menganggap preman sebagai pemimpin komunitas di masyarakat yang bisa diajak menyadarkan warga patuh pada protokol kesehatan COVID-19.

Fraksi PKS menjadikan peristiwa penusukan Ali Jaber sebagai momentum segera menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama.

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta Polri harus mengedepankan akal sehat, tetap objektif, dan terukur dalam bertindak.

Omnibus Law Cipta Kerja dianggap berpotensi membuat Indonesia menjadi pasar bebas pendidikan.

Kebijakan diambil terkait diberlakukannya kembali PSBB pada 14 September 2020.

Terdapat pasal di RUU Cipta Kerja yang mengubah sanksi pidana menjadi administratif terhadap pelanggaran iklan rokok, miras dan zat adiktif di UU Penyiaran.

Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara baru agar dialihkan untuk penanganan COVID-19.

Rahmad Handoyo klaim dapat data yang berbeda dari Kemenkes bahwa dokter yang meninggal dalam penanganan Covid-19 hanya 32 orang.

Aturan protokol kesehatan untuk calon kepala daerah telah ada dalam peraturan KPU tapi tak disertai sanksi.

Demokrat diduga melunak terkait isu RUU Cipta Kerja untuk kepentingan Pilkada 2020. Pembacaan ini lekas mereka tepis.

Puan menyarankan para buruh tak demo lagi menentang RUU Ciptaker. Para buruh merasa saran tersebut tak perlu diikuti.

Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membubarkan diri usai ditemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan pimpinan Baleg DPR RI.

Menurut Puan Maharani aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan kemacetan hingga berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19.

DPR minta kenaikan anggaran ketika kinerja mereka buruk. Misalnya, karena terus menggodok peraturan yang bertentangan dengan aspirasi publik.

DPR dan sejumlah serikat buruh seperti KSPI dan KSPSI telah bersepakat soal klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Bila ingin bikin bela negara cukup dengan menghidupkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan modifikasi tertentu, sehingga tak hanya teori.

Netty Prasetiyani Heryawan tidak setuju jika sanksi yang akan diterapkan dalam bentuk denda uang, yang pasti menambah beban masyarakat.

Strategi pemerintah pusat atasi pandemi COVID-19 saat ini dianggap mengabaikan persoalan kesehatannya dan mengutamakan pemulihan ekonomi.