Masuk tirto.idIndeks Dpr Ri
DPR Kesal Cara Pemerintah Atasi Corona Malah Munculkan Klaster Baru
Strategi pemerintah pusat atasi pandemi COVID-19 saat ini dianggap mengabaikan persoalan kesehatannya dan mengutamakan pemulihan ekonomi.
DPR: Harusnya Orang Kantoran Paham Protokol Kesehatan
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menilai orang kantoran seharusnya paham bagaimana protokol kesehatan dan bagaimana berbahayanya Covid-19.
DPR Anggap Pemerintah Kehabisan Akal Tangani COVID-19
Pemerintah dianggap kurang kreatif dan telah kehabisan akal dalam menangani pandemi corona COVID-19.
Komisi X Kritik Omnibus Law sebab Hapus Sanksi Pidana Ijazah Palsu
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifah, mengkritik sanksi pidana bagi pemalsuan ijazah di Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sedang gencar dibahas pemerintah dan DPR RI.
PKS Kritik Naskah Omnibus Law Dibahas Saat Reses Tak Berkualitas
PKS mengkritik langkah pimpinan DPR RI yang mengizinkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja saat masa reses anggota dewan sedang berlangsung.
Reses, DPR Ogah Bahas Djoko Tjandra tapi Tidak untuk Omnibus Law
Pimpinan DPR RI tak izinkan Komisi III gelar rapat soal Djoko Tjandra saat reses, tapi Badan Legislasi (Baleg) jalan terus bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
PKS Tolak RUU BPIP 'Pengganti' RUU HIP yang Diajukan Pemerintah
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, mempertanyakan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang diajukan pemerintah kepada DPR, kemarin (16/7/2020).
Mahasiswa di Purwokerto Nilai Pembahasan Omnibus Law Tak Transparan
Pemerintah seharusnya fokus pada penanganan COVID-19, bukan diam-diam membahas Omnibus Law Cipta Kerja.
Didemo Tolak Omnibus Law & RUU HIP, 253 Anggota DPR Bolos Sidang
Siang ini, bagian depan dan belakang Gedung DPR RI dikepung demonstran yang menolak Omnibus Law dan RUU HIP.
DPR Terima Draf RUU BPIP, Nasib RUU HIP Masih Belum Jelas
Puan Maharani mengatakan subtansi pasal-pasal di RUU BPIP hanya memuat ketentuan mengenai fungsi, tugas, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP.
Mahfud MD Sebut Surat Resmi Penundaan RUU HIP Diserahkan Kamis
Menkopolhukam Mahfud MD berkata surat resmi sikap pemerintah yang meminta penundaan pembahasan RUU HIP akan diserahkan ke DPR pada Kamis, 16 Juli 2020.
Ratusan Pendeta Dukung Demo Tolak Omnibus Law & Sahkan RUU PKS
Sekitar 104 pendeta dari berbagai gereja di Indonesia akan menggelar demonstrasi menuntut pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Besok, Serikat Buruh dan Mahasiswa Geruduk DPR Tolak Omnibus Law
Demo akan digelar di depan Gedung DPR RI, Kamis (16/7/2020).
Dirjen Imigrasi Dihujani Kritik karena Kecolongan Joko Tjandra
Kasus Joko Tjandra merupakan tamparan bagi seluruh penegak hukum di Indonesia.
Dicopot dari Baleg, Rieke Tak Lagi Tangani RUU HIP & Omnibus Law
Rieke Diah Pitaloka digantikan Komjen Pol (purnawirawan) Nurdin untuk menangani RUU HIP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Pimpinan KPK Sebut RDP di Kantornya Permintaan Komisi III DPR
Nawawi Pomolango mengatakan KPK hanya memfasilitasi RDP bersama Komisi III DPR-RI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020).
Tak Biasanya, Komisi III Gelar Rapat Dengar Pendapat di Kantor KPK
Biasanya rapat kerja atau rapat dengar pendapat dilaksanakan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat tapi hari ini digelar di Gedung KPK.
Ketua Baleg: Jangan Pikir Laki-Laki Tak Anggap Penting RUU PKS
Ketua Baleg DPR RI menjamin pembahasan RUU PKS tetap akan dilakukan, tapi bukan pada Prolegnas Prioritas 2020.
RUU PPRT Resmi Jadi RUU Inisiatif DPR Setelah 16 Tahun Mangkrak
Selangkah lagi beleid mengenai perlindungan pekerja rumah tangga menjadi rancangan undang-undang.
Politikus Nasdem Sebut Kinerja Kejagung di Kasus Novel Irasional
Unsur tak masuk alam dalam tuntutan di antaranya unsur ketidaksengajaan penyiraman air keras dan jaksa menuntut rendah hanya 1 tahun.
