tirto.id - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal mengecam kebocoran data pada aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC) Kementerian Kesehatan. Hal yang telah terjadi berulang-ulang kali ini, menurutnya jelas merugikan masyarakat.
"Kebocoran data pribadi di aplikasi milik pemerintah ini merupakan bentuk keteledoran dan kurang bertanggungjawabnya pemerintah, apalagi kebocoran data ini bukan kali ini saja," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (1/9/2021).
Sebelumnya, kasus serupa sempat terjadi pada data nasabah asuransi BRI Life dan BPJS Kesehatan.
Sekretaris Fraksi PPP MPR RI tersebut meminta Kemenkes segera meminta maaf ke publik. Ia juga mendesak agar pemerintah dan perusahaan BUMN terus memperkuat sistem keamanan data.
"Adanya kasus kebocoran data pribadi di website pemerintah maupun perusahaan BUMN membuat masyarakat terkena dampaknya, baik secara materi maupun non-materi," ujarnya.
Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai kebocoran data ini akan menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Ia juga meminta agar pemerintah turut memperkuat keamanan data di aplikasi pedulilingdungi. Terlebih lagi aplikasi tersebut meruapakan salah satu tulang punggung pengelolaan data selama pandemi Covid-19.
"Pemerintah harus memberikan bukti adanya jaminan keamanan, bukan cuma janji-janji. Jangan salahkan jika rakyat curiga dan enggan menggunakan aplikasi pedulilindungi," ujar politikus PKS tersebut dalam keterangan tertulis dikutip Rabu.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anas Ma'ruf mengatakan kebocoran data pada aplikasi Electronic Health Alert Card atau eHAC diduga dari pihak mitra pemerintah.
“Dugaan kebocoran data eHAC yang lama diakibatkan kemungkinan adanya dugaan kebocoran di pihak mitra dan ini sudah diketahui oleh pemerintah,” kata Anas dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenkes, Selasa (31/8/2021).
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Restu Diantina Putri
