Indeks Dpr Ri

Politikus Nasdem, Taufik Basari meminta Kejaksaan Agung merujuk Gus Dur berkaitan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera budaya.

UU Minerba dan RUU Omnibus Law merupakan produk legislasi DPR RI yang menguntungkan pengusaha, bukan rakyat.

Komisi III DPR RI mendesak pemerintah kembali membahas RUU PAS dan RKUHP karena sedang tak memiliki pekerjaan pada saat situasi pandemi COVID-19.

Produk legislasi Kemenkumham banyak menuai kritik dan kontoversi hingga akhirnya dianulir.

Biang protes dari unsur pemerintah Indonesia ke Netflix karena belum dapat memungut pajak dan tak bisa mengawasi konten.

Pemerintah meminta DPR lebih dulu berdialog dan menyerap aspirasi publik sebelum membahas RUU HIP.

RUU HIP masih menunggu surat presiden dan belum dilakukan pembahasan oleh DPR RI.

Audit alutista TNI diperlukan untuk mengetahui sejauh mana peralatan tempur yang dimiliki dan kesesuaian dengan perkembangan zaman.

Revisi UU Pers lewat RUU Cipta Kerja Omnibus Law justru bertujuan membangkrutkan perusahaan media.

PKS ingin setiap partai yang lolos ke DPR RI dapat langsung mengajukan pasangan calon presiden-wapres.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mengatakan bahwa partainya menginginkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dalam revisi UU Pemilu.

Baleg DPR RI menyetujui sepuluh DIM klaster Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) RUU Cipta Kerja diantaranya DIM 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, dan 105.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai seharusnya segala keputusan yang berkaitan dengan haji diputuskan bersama antara pemerintah dengan DPR.

Penamaan RUU Cipta Kerja ini diklaim sebagai wujud pelaksanaan janji Presiden Joko Widodo saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

RUU Minerba yang resmi disahkan menjadi UU setelah dibahas kilat di DPR, menuai banyak protes dan dinilai menguntungkan korporasi tambang serta tidak mengakomodir aspirasi rakyat.

Delapan dari 9 fraksi di DPR RI sepakat Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 menjadi UU dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (12/5/2020).

Dengan dalih situasi pandemi corona COVID-19, Demokrat tak setuju pembahasan RUU Minerba dilanjutkan ke tingkat selanjutnya.

Kebijakan pembebasan narapidana diklaim Ditjen PAS berhasil meminimalisasi angka penularan Covid-19 di lingkungan narapidana dan anak.

Panja RUU Minerba dibentuk DPR bersama pemerintah 13 Februari 2020 dan kini sudah rampung dibahas bahkan siap disahkan menjadi undang-undang.

Menurut Rachmat Gobel jangan sampai pembahasan RUU tersebut hanya fokus ke investor asing, namun malah melemahkan NKRI.