Indeks Dpr Ri

Hanafi Rais saat ini tercatat sebagai Wakil Ketua Umum PAN dan Ketua Fraksi PAN di DPR RI.

DPR RI tetap membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja setelah dibuat bingung dengan pernyataan Jokowi di media sosial.

PKS & Demokrat menilai penanganan pandemi Covid-19 yang lebih butuh perhatian lebih besar ketimbang membahas RUU Cipta Kerja.

Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak masuk dalam struktur kepengurusan Satgas Lawan COVID-19.

DPR mengaku tidak mencairkan uang untuk DP mobil anggota.

Mulfachri Harahap yang didukung Amien Rais merupakan lawan dari Zulkifli Hasan dalam ajang pemilihan ketua umum PAN, Februari 2020 lalu.

Empat pegawai di DPR dinyatakan positif COVID-19 dari hasil rapid test, yakni 3 orang pegawai dari fraksi Nasdem dan seorang OB dari ruang pimpinan DPR.

Badan Legislasi DPR RI akan memanggil serikat buruh dalam rangka uji publik RUU Cipta Kerja (RUU Cilaka).

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin mengatakan keputusan itu diperoleh dalam rapat konsultasi pengganti Bamus yang digelar pada Rabu (1/4/2020).

Istana optimistis Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bisa segera disahkan oleh DPR.

Nasdem dikritik karena mengusulkan RUU Cilaka dibahas saat ini juga, ketika COVID-19 semakin mengganas.

Dana APBN 2020 yang direalokasi untuk penanganan Corona yakni belanja barang dan modal sesuai prioritas mencapai Rp523,9 triliun.

Klaim anggota DPR RI mengusulkan pemotongan gaji sebagai bentuk solidaritas kepada warga korban pandemi Corona.

Fraksi Nasdem tetap mendorong agar DPR RI segera menggodok Omnibus Law meski sedang dalam situasi pandemi corona COVID-19.

LBH Jakarta meminta DPR tidak membahas RUU Cilaka karena sedang ada wabah Corona.

Anggota DPR yang melakukan perjalanan dinas 5 hari di Daerah Tingkat I akan menerima Rp25 juta biaya perjalanan dan Rp20 juta uang representatif.

"DPR meminta pemerintah untuk mengkaji pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah menjalarnya wabah COVID-19."

Anies ke lapangan meninjau banjir. Dia pun tidak bisa memenuhi panggilan DPR.

Fraksi Gerindra beralasan beralasan terdapat salah ketik pada Pasal 170 seperti yang diklaim pemerintah.

Sasaran RUU Ketahanan Keluarga tak jelas dan cenderung mencampuri urusan privat keluarga.