Indeks Dpr Ri

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menilai RUU Ketahanan Keluarga ini justru melanggengkan bentuk ketidakadilan gender.

FPI akan mendesak DPR RI untuk bersikap secara serius dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya serta mengusut PT Asabri.

Pada RUU Ketahanan Keluarga mendonorkan sperma dan ovum bisa dipidana penjara, begitu pula orang yang melakukan surogasi (sewa rahim).

Jokowi didesak menarik kembali draf RUU Cipta Kerja (sebelumnya RUU Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka) karena isinya dinilai ugal-ugalan dan salah ketik.

Penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena ada data ganda kepesertaan.

Forum seniman masih melawan revitalisasi TIM ala Anies Baswedan. Mereka, misalnya, mengadu ke DPR RI.

"Nanti kami kasih kesempatan memperbaiki atau nanti kita perbaiki di sini sebelum kemudian kita bahas lebih lanjut," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

RUU Ketahanan Keluarga bermasalah karena mereka mendiskriminasi kelompok LGBT.

Menurut Sodik Mudjahid pengesahan pasal 170 dalam RUU Cilaka nantinya bisa membawa Indonesia menjadi negara otoriter karena kekuasaan penuh ada di pemerintah.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan PP tak bisa digunakan untuk mengubah isi UU karena bertentangan dengan hierarki hukum.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya menilai tak ada peraturan yang dilanggar terkait perubahan nama selama tidak mengubah substansi.

Pembentukan panja ini menjadi awal dimulainya pembahasan RUU Minerba antara pemerintah dengan DPR yang sempat tertunda oleh DPR periode 2014-2019.

JARAK menilai Andre Rosiade tak layak melakukan penggerebekan terhadap praktik prostitusi online, apalagi sampai menjebak seorang perempuan berprofesi sebagai PSK.

Upaya penggerebakan prostitusi online yang dirancang Andre Rosiade tak ada kaitannya dengan bidang masalah yang dimiliki komisi VI DPR RI.

Berharap simpati dari masyarakat, tapi dugaan rekayasa penggerebekan praktik prostitusi yang dilakukan Andre Rosiade justru disesalkan banyak pihak.

Ketua DPR Puan Maharani sebut lembaganya belum terima draf Omnibus Law Per 10 Februari 2020.

Pimpinan DPR RI akan mengkaji syarat-syarat pembentukan panitia khusus hak angket Jiwasraya.

Rapat paripurna DPR mengesahkan uu kerja sama komprehensif antara Indonesia dan Australia.

Sejumlah pimpinan KPK menyambangi Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Kamis (6/2/2020).

Aziz Syamsuddin, wakil ketua DPR RI menilai WNI eks ISIS yang masih berada di timur tengah memiliki hak untuk kembali ke Indonesia.