Indeks Dpr Ri

Sekjen DPR Indra Iskandar berkata dokumen UU Cipta Kerja versi terkini setebal 1.035 halaman setelah "difinalisasi".

Dampak dari pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah peretasan situs DPR RI sampai demo mahasiswa pada 8 Oktober 2020. 

DPR RI mempunyai waktu maksimal 30 hari untuk merapikan draf final UU Cipta Kerja yang telah disahkan Senin 5 Oktober lalu.

Achmad Baidowi mengklaim Baleg DPR RI tak memiliki kewajiban membagikan draf UU Cipta Kerja ke publik, kendati sudah disahkan.

Draf final UU Cipta Kerja masih direvisi hingga saat ini, meski sudah disahkan dalam rapat paripurna pada Senin (5/10) lalu.

Peretas berhasil mengubah nomenklatur "Dewan Perwakilan Rakyat" menjadi "Dewan Penghianat Rakyat".

Sekjen DPR beralasan penutupan tak boleh dilakukan karena berkaitan dengan tanggung jawab menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.

Salah satu pihak yang paling membikin JALA PRT kecewa adalah Fraksi PDIP karena sebagai salah satu pengusul RUU PPRT di DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin memaklumi masyarakat memiliki hak untuk tak lagi memilih wakil rakyat yang mendukung UU Cipta Kerja.

Ketum BMI Farkhan Evendi menilai tindakan pemerintah dan DPR yang mengesahkan Omnibus Law merupakan bentuk pengabaian nasib rakyat.

Demokrat walk out dari rapat paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena ditolak menyampaikan pandangan fraksi.

Sebanyak 257 anggota DPR RI bolos dalam rapat paripurna pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

PKS & Demokrat dianggap menyetujui pembahasan isi Omnibus Law RUU Cipta Kerja meski di akhir pembahasan menolak untuk disahkan.

Hanya Partai Demokrat dan PKS yang menolak RUU Cipta Kerja dilanjutkan pengesahannya dalam rapat paripurna DPR RI. Sedangkan DPD RI dan pemerintah setuju.

Tahun depan pemerintah memberlakukan meterai tunggal dengan tarif Rp10.000.

DPR RI mengesahkan APBN 2021 dengan perkiraan hutang Rp1.006,38 triliun yang ditutup dari pembiayaan utang.

Berbagai pasal dalam RUU POM sudah dijabarkan dalam UU lain seperti tentang Kesehatan dan Narkotika.

Ada perbaikan instalasi listrik di Gedung DPR RI membuat pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan di hotel.

Jaksa Agung ST Burhanuddin klaim tak pernah berkomunikasi dengan penyidik yang menangani perkara jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Kegiatan pilkada dinilai akan banyak kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, salah satunya adalah konser musik yang masih diperbolehkan.