Indeks Dpr Ri

DPR akan meminta penjelasan detil mengenai perjanjian ruang udara tersebut. Rencananya, pertemuan akan digelar Kamis (27/1/2022).

Pemilu 2024 disetujui KPU, Kemendagri, & DPR digelar pada 14 Februari 2024 guna mengantisipasi 2 kali putaran Pemilu & Pilkada Serentak November 2024.

Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja secara sinkron dalam menerapkan kebijakan-kebijakan saat menghadapi kenaikan kasus COVID-19.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa tak ingin pembangunan Ibu Kota Negara menjadi proyek mangkrak.

UU tersebut akan mengatur kekhususan Jakarta setelah dicabutnya status Daerah Khusus Ibukota (DKI) yang diatur dalam RUU Ibu Kota Negara.

PKS menilai tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam bentuk DPRD di Ibu Kota Negara (IKN) baru bertentangan dengan UUD 1945.

Fraksi setuju ialah PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, NasDem, dan PKB. Sementara yang meminta penundaan ialah PKS dan DPD.

DPR dan pemerintah mengebut pembahasan RUU IKN tanpa melibatkan publik. Semestinya mereka belajar dari putusan MK soal UU Cipta Kerja.

Jubir PKS Pipin Sopian mengatakan pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) minim keterlibatan partisipasi masyarakat.

Empat hal substansial yang akan dibahas Pansus RUU IKN yakni istilah IKN Otorita, pertanahan, rencana induk atau masterplan, dan pembiayaan.

DPR meminta seluruh kepala daerah untuk menggenjot vaksinasi dosis pertama dan kedua.

Ketua Gugus Tugas RUU TPKS Eddy Omar Hiariej percaya diri pembahasan RUU TPKS dengan DPR RI bisa selesai pada akhir Januari ini.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat, Irwan Fecho menyebut pemerintah juga perlu menerbitkan moratorium perizinan di lahan dan kawasan tersebut.

Mensesneg Pratikno berharap DPR dapat segera menggelar fit and proper test terhadap 21 calon komisioner KIP.

DPR segera melaksanakan fit and proper test guna menentukan 7 orang anggota terpilih KPU dan 5 orang anggota terpilih Bawaslu.

Panja RUU TPKS terbuka apabila materi muatan terkait dengan kekerasan berbasis gender online (KBGO) masuk dalam pembahasan.

Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menyatakan arahan Jokowi soal RUU TPKS jelas dan perlu ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

Pernyataan Presiden Jokowi dianggap sangat penting dan memberikan daya dorong perumusannya RUU TPKS yang tidak memakan waktu lama.

Jokowi memerintahkan MenkumHAM dan Menteri PPPA untuk segera berkoordinasi dan konsultasi dengan DPR agar ada percepatan pengesahan RUU TPKS.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo khawatir Eijkman akan bernasib seperti KPK.