Indeks Dpr Ri

Pengamat mengingatkan DPR bertanggung jawab terhadap pembahasan UU yang menjadi tugasnya.

Puan meminta pemerintah menormalkan kembali harga minyak goreng yang kini melambung tinggi.

Pemerintah sebagai pemegang instrumen hukum mestinya bisa tegas menertibkan pengusaha sawit ataupun produsen minyak goreng yang tak patuh aturan.

DPR meminta pemerintah menyusun ulang ketentuan prokes di masa pelonggaran aktivitas masyarakat.

Politikus PDIP berharap kementerian dan lembaga negara sudah bisa menjalankan tugas dan fungsinya di IKN Nusantara pada 2024.

Dari 4 menteri yang diminta menandatangani draf RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa, tinggal Menhan Prabowo Subianto yang belum tanda tangan.

DPR RI dan pemerintah akan memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) besok.

IPW ingin DPR RI mengusut permintaan pengamanan & alasan pengerahan kepolisian ke Desa Wadas yang justru melakukan tindakan represif ke warga.

Perludem soroti kinerja DPR yang kembali hanya memilih 1 orang perempuan sebagai anggota KPU dan Bawaslu.

Pengusiran mitra kerja dinilai justru semakin merusak citra DPR saat memperlihatkan wajah parlemen yang tak sopan dengan tamu.

Kemkominfo dan DPR perlu segera menjalani komunikasi secara intens agar bentuk dari Otoritas PDP bisa segera disepakati.

Koalisi Masyarakat Sipil meminta jumlah perempuan sebanyak 3 orang dari total 7 komisioner KPU dan 2 orang dari total 5 komisioner Bawaslu.

Pemerintah menjamin pasal-pasal yang terdapat dalam RUU TPKS tidak akan tumpang tindih dengan peraturan dalam Undang-undang yang telah ada.

Revisi UU PPP seharusnya ditujukan untuk melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh, bukan proses tergesa-gesa demi perbaikan UU Cipta Kerja.

Dasco meminta pemerintah segera mengirimkan surpres & DIM RUU TPKS ke DPR sebelum memasuki masa reses.

Upaya DPR merevisi UU PPP demi memperbaiki UU Cipta Kerja dianggap telah membuat pola ketatanegaraan di Indonesia menjadi tidak sehat.

Fraksi PKS menilai revisi UU PPP tidak hanya dilakukan dengan tujuan memberikan payung hukum terhadap perbaikan UU Cipta Kerja saja.

Kasus COVID-19 di kompleks DPR RI mencapai 223 orang per 7 Januari 2022.

Kebijakan lockdown diambil secara inisiatif oleh tiap-tiap AKD.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menduga mafia karantina PPLN melibatkan petugas lintas tingkatan.