Indeks Dpr Ri

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut DPR akan memprioritaskan pengawasan kebijakan terkait penanganan COVID, PPKM, pencegahan hepatitis akut hingga PMK.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai ceramah-ceramah Ustaz Abdul Somad masih wajar dan jauh dari kesan kontroversial.

Penjelasan Mendagri Tito diperlukan guna menjelaskan mekanisme pelantikan para penjabat daerah yang dianggap masih belum transparan.

Pembahasan 11 calon hakim agung dan hakim ad hoc baru akan dilakukan usai reses DPR pada 17 Mei 2022.

Perlu ada penanganan dengan deteksi dan antisipasi hepatitis akut yang serius sejak awal agar tak seperti kasus COVID-19.

Perludem menyebut, berdasarkan putusan MK No. 92/PUU-XIV/2016, KPU masih bisa membuat keputusan akhir tanpa harus terikat dengan pemerintah dan DPR.

Boyamin menilai profil perusahaan pemenang tender gorden DPR mencurigakan. Senayan diminta tak melanjutkan proyek tersebut.

Selain menyoroti pergantian gorden yang tidak penting, Boyamin juga melihat adanya kejanggalan dalam proses tender yang tidak transparan.

Pemerintah didesak melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan ruang-ruang perawatan anak khususnya dengan fasilitas NICU.

DPR akan memanggi Mendag Lutfi pada Senin (25/4/2022) pekan depan, meski saat ini sudah memasuki masa reses.

Ada dua proses yang berbeda soal DOB, pemerintah pusat secara formal ingin segera menetapkan RUU ini, tapi di Papua masih ada penolakan.

Mulyanto menilai pemerintah perlu ada terobosan yang radikal agar bisa menangani tingginya Harga Eceran Tertinggi (HET) dari minyak goreng.

Anggota DPR inisial HN menonton video porno di tengah rapat vaksinasi Covid.

Komisioner OJK terpilih harus menunjukkan taringnya dalam memberantas investasi ilegal.

Komisi IX DPR ingin kemelut antara Terawan dan IDI diselesaikan dengan baik, sehingga keduanya bisa bersinergi untuk bangsa di bidang kesehatan.

Pembahasan RUU TPKS harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama perempuan, anak dan disabilitas korban kekerasan seksual.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan utuh polemik anggaran Rp48 miliar untuk gorden di rumah dinas anggota DPR.

Syarat wajib booster bagi pemudik dinilai akan menjadi masalah. Pemerintah diminta lebih arif dalam membuat kebijakan.

Raker RUU TPKS hari ini digelar bersama empat menteri, sementara RDP dilakukan bersama LBH Apik, INFID dan ICJR.

Sebelum menuju endemi COVID-19, semua harus melalui persiapan yang matang dan kesiapan dari semua pemangku kepentingan serta masyarakat.