Indeks Dpr Ri

Kunto sudah menduga isu IKN akan dibahas bersamaan dengan wacana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Ketua DPR Puan Maharani klaim pembahasan UU selalu mempertimbangkan pendapat dan membuka ruang partisipasi rakyat.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan isi teks lengkap pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2022.

Puan Maharani yakin masyarakat Indonesia sudah semakin dewasa menyikapi perbedaan pandangan politik.

Pembahasan revisi UU Narkotika tak hanya melegalkan ganja untuk keperluan medis, tapi juga membahas rehabilitasi pengguna narkotika tanpa dipenjara.

Ashabul Kahfi akan menjadi pengganti Wakil Ketua MPR Yandri Susanto untuk menjabat sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI.

Habiburokhman yakin polisi mampu menegakkan disiplin di internal tanpa harus diintervensi oleh pihak eksternal.

ICJR menilai tidak perlu ada pedoman penyampaian kritik di dalam RKUHP.

Jika pelaksanaan aborsi dilakukan oleh dokter, bidan, paramedis atau apoteker dapat dikenakan pidana dengan tambahan 1/3.

TPNPB dinilai akan bergerak dengan bebas, demi mempertahankan ideologi 'Papua Merdeka' karena mereka tidak diajak berdialog oleh pemerintah Indonesia.

Dasco akan berkoordinasi dengan sejumlah komisi yang menangani kesehatan serta narkotika dalam proses kajian legalisasi ganja untuk medis.

Teuku Riefky Harsya bukanlah orang baru di Komisi I DPR. Pada 2019-2020 ia pernah menjabat di posisi yang sama dengan sekarang.

"Jangankan Rp 2 triliun, Rp 4 triliun kami setujui, Rp 10 triliun kami setujui. Tapi dengan catatan harus ada rinciannya,” kata Ketua Komisi IV Sudin.

Proses pembahasan anggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 membutuhkan waktu selama 1,5 tahun. Keselamatan PPS dan KPPS harus jadi perhatian.

Politikus Fraksi Partai Gerindra DPR RI menilai mahalnya harga tiket masuk ke Candi Borobudur belum sepadan dengan kualitas pemandu wisatanya.

Tindakan kali ini merupakan aksi ketiga Puan Maharani berhubungan dengan kasus mematikan mik selama menjadi ketua DPR RI.

Pemerintah dan DPR harus proaktif melibatkan partisipasi publik dalam revisi UU Cipta Kerja.

DPR akan segera memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai putusan MK. Tindakan politik itu dilakukan menyusul disahkannya revisi UU PPP.

Pemerintah dan DPR setujui penyesuaian tarif listrik golongan 3.000 VA. Namun belum diketahui rincian besaran kenaikan tersebut.

DPR tetap membentuk Panja RUU DOB Papua meski pemekaran wilayah ditolak masyarakat.