Indeks Dpr Ri
Duduk Perkara Penusukan Ali Jaber: Lemahnya Perlindungan Ulama?
Fraksi PKS menjadikan peristiwa penusukan Ali Jaber sebagai momentum segera menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama.
DPR Heran Rencana Polri Gandeng Preman untuk Tangani COVID-19
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta Polri harus mengedepankan akal sehat, tetap objektif, dan terukur dalam bertindak.
Ketua Komisi X: Omnibus Law Buat Pendidikan Jadi Pasar Bebas
Omnibus Law Cipta Kerja dianggap berpotensi membuat Indonesia menjadi pasar bebas pendidikan.
PSBB, DPR akan Batasi Kehadiran Anggota dalam Rapat Hanya 20 Persen
Kebijakan diambil terkait diberlakukannya kembali PSBB pada 14 September 2020.
Penghapusan Pidana Iklan Rokok & Miras di RUU Ciptaker Ditentang
Terdapat pasal di RUU Cipta Kerja yang mengubah sanksi pidana menjadi administratif terhadap pelanggaran iklan rokok, miras dan zat adiktif di UU Penyiaran.
Legislator PPP Desak Dana IKN Dialihkan untuk Penanganan COVID-19
Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara baru agar dialihkan untuk penanganan COVID-19.
Politikus PDIP Ragukan Data 100 Dokter Gugur karena Corona dari IDI
Rahmad Handoyo klaim dapat data yang berbeda dari Kemenkes bahwa dokter yang meninggal dalam penanganan Covid-19 hanya 32 orang.
DPR Sebut Cakada Langgar Protokol COVID-19, tapi Tanpa Ada Sanksi
Aturan protokol kesehatan untuk calon kepala daerah telah ada dalam peraturan KPU tapi tak disertai sanksi.
Mundur-Maju Partai Demokrat Bahas RUU Cipta Kerja Jelang Pilkada
Demokrat diduga melunak terkait isu RUU Cipta Kerja untuk kepentingan Pilkada 2020. Pembacaan ini lekas mereka tepis.
Maaf Saja Mbak Puan, Buruh Tetap Turun ke Jalan Tolak RUU Ciptaker
Puan menyarankan para buruh tak demo lagi menentang RUU Ciptaker. Para buruh merasa saran tersebut tak perlu diikuti.
Massa Buruh Demo Tolak Omnibus Law Bubar Usai Ditemui Pimpinan DPR
Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membubarkan diri usai ditemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan pimpinan Baleg DPR RI.
Puan Minta Buruh Tak Usah Demo untuk Tolak Omnibus Law
Menurut Puan Maharani aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan kemacetan hingga berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19.
Tingginya Nafsu DPR Tambah Anggaran Saat Kinerja Loyo
DPR minta kenaikan anggaran ketika kinerja mereka buruk. Misalnya, karena terus menggodok peraturan yang bertentangan dengan aspirasi publik.
DPR Klaim Telah Sepakat dengan Serikat Buruh soal Omnibus Law
DPR dan sejumlah serikat buruh seperti KSPI dan KSPSI telah bersepakat soal klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
DPR Ingatkan Pendidikan Militer di Kampus Bersifat Sukarela
Bila ingin bikin bela negara cukup dengan menghidupkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan modifikasi tertentu, sehingga tak hanya teori.
PKS Kritik Inpres Protokol Kesehatan: Tak Masuk Akal
Netty Prasetiyani Heryawan tidak setuju jika sanksi yang akan diterapkan dalam bentuk denda uang, yang pasti menambah beban masyarakat.
DPR Kesal Cara Pemerintah Atasi Corona Malah Munculkan Klaster Baru
Strategi pemerintah pusat atasi pandemi COVID-19 saat ini dianggap mengabaikan persoalan kesehatannya dan mengutamakan pemulihan ekonomi.
DPR: Harusnya Orang Kantoran Paham Protokol Kesehatan
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menilai orang kantoran seharusnya paham bagaimana protokol kesehatan dan bagaimana berbahayanya Covid-19.
DPR Anggap Pemerintah Kehabisan Akal Tangani COVID-19
Pemerintah dianggap kurang kreatif dan telah kehabisan akal dalam menangani pandemi corona COVID-19.
Komisi X Kritik Omnibus Law sebab Hapus Sanksi Pidana Ijazah Palsu
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifah, mengkritik sanksi pidana bagi pemalsuan ijazah di Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sedang gencar dibahas pemerintah dan DPR RI.