Indeks Dpr Ri

Politik
Selasa, 26 Agt 2025

Kementerian Haji Resmi Dibentuk, Menkum: Tinggal Tunggu Keppres

Menkum Supratman Andi Agtas, mengatakan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah secara resmi masih menunggu Keppres.
Periksa Fakta
Selasa, 26 Agt 2025

Hoaks Pasha Ungu Mengundurkan Diri dari DPR RI

Nama Pasha masih terdaftar di situs resmi DPR RI sebagai anggota Komisi VIII DPR RI per Selasa (26/8/2025).
Politik
Selasa, 26 Agt 2025

Dasco: Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta Hanya Sampai Oktober 2025

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tunjangan rumah bagi anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan, hanya diberikan hingga Oktober 2025.
Politik
Selasa, 26 Agt 2025

DPR Sahkan RUU Haji dan Umrah Jadi UU, BP Haji Jadi Kementerian

DPR RI resmi mengesahkan RUU Haji dan Umrah menjadi UU dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (26/8/2025).
Ekonomi
Selasa, 26 Agt 2025

DJP Tegaskan Anggota DPR Tetap Bayar Pajak

DJP tekankan pajak anggota dewan tetap dibayar, tapi mekanisme pembebanannya berbeda demi kepastian dan kemudahan administrasi.
Politik
Senin, 25 Agt 2025

Pasha Ungu soal Tunjangan Rp50 Juta DPR: Sudah Dihitung Baik

Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo menanggapi kritik publik terkait tunjangan perumahan anggota DPR RI senilai Rp50 juta per bulan.
Politik
Senin, 25 Agt 2025

Komisi VIII DPR Bantah Kuota Petugas Haji Daerah Dihapus

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, mengatakan Panja RUU Haji DPR RI membantah menghapus kuota bagi TPHD atau petugas haji daerah.
Sosial Budaya
Senin, 25 Agt 2025

Komisi VIII DPR Sebut Kuota Haji Khusus Tetap 8% di RUU Haji

Marwan memastikan kuota jamaah haji Indonesia reguler tetap dengan 92 persen sementara delapan persen untuk kuota haji khusus di RUU Haji yang baru.
Politik
Minggu, 24 Agt 2025

DPR Didesak Urus Pajak Gaji secara Mandiri Demi Transparansi

Praktik melakukan pembayaran secara mandiri mencerminkan keadilan dalam perpajakan bagi semua wajib pajak, termasuk anggota DPR.
Sosial Budaya
Sabtu, 23 Agt 2025

Panja Setujui Gubernur Tak Lagi Tentukan Kuota Haji Kabupaten

Panja RUU Haji dan Umrah menyetujui gubernur tak lagi berwenang menentukan kuota haji mandiri.
Politik
Jumat, 22 Agt 2025

Komisi VIII DPR Kaji Usulan Usia 9 Tahun Bisa Daftar Haji

Komisi VIII DPR RI mempertimbangkan usulan perubahan atas batas usia minimal pendaftaran haji menjadi 9 tahun.
Sosial Budaya
Jumat, 22 Agt 2025

BP Haji Minta Persetujuan ke DPR Untuk Persiapkan Haji 2026

BP Haji ingin menyiapkan beragam hal seperti pemilihan syarikah, akomodasi, dan transportasi agar pelaksanaan haji lebih baik dibanding 2025.
Sosial Budaya
Jumat, 22 Agt 2025

Komisi VIII Setujui Usulan Pembayaran Uang Muka Biaya Haji 2026

DPR menyetujui pemerintah membayar sekitar SAR627.242.200 atau sekitar Rp2,73 triliun untuk 203.320 jemaah reguler pada musim haji 1447 H/2026 M.
Politik
Kamis, 21 Agt 2025

Puan: Tunjangan Rumah Rp50 Juta DPR Sesuai Kondisi di Jakarta

Ketua DPR RI, Puan Maharani, memandang besaran angka tunjangan rumah bagi anggota dewan senilai Rp50 juta sudah melalui proses kajian.
Ekonomi
Kamis, 21 Agt 2025

Puan Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% di 2026 Realistis

Pembahasan RAPBN 2026 akan berlangsung bertahap di seluruh komisi DPR RI sebagai bagian dari fungsi anggaran dan pengawasan kebijakan fiskal pemerintah.
Hukum
Kamis, 21 Agt 2025

DPR Usul Izin Keramaian Konser Terbit usai EO Bayar Royalti Lagu

Menurut Dasco, apabila EO tak bisa menunjukkan tanda pelunasan royalti, maka polisi tak bisa menerbitkan izin keramaian konser musik.
Politik
Kamis, 21 Agt 2025

Istana Sebut Rumah Jabatan DPR Mayoritas Dikelola Kemenkeu

Mensesneg, Prasetyo Hadi, menyebutkan rumah jabatan anggota DPR RI mayoritas dikelola Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani.
Sosial Budaya
Kamis, 21 Agt 2025

Habiburokhman soal Masak Mi Pakai Gas 3 Kg: Bukan di Rumah Saya

Habiburokhman mengatakan lokasi memasak di video yang viral tersebut merupakan posko relawan miliknya.
Hukum
Kamis, 21 Agt 2025

Komisi III DPR Pastikan RUU KUHAP Tak Disahkan dalam Waktu Dekat

Habiburokhman mengatakan, RUU KUHAP tak disahkan dalam masa sidang I tahun sidang 2025-2026 karena masih banyak penolakan publik.
Hukum
Kamis, 21 Agt 2025

Komisi III DPR akan Gelar Rapat soal Penertiban Tambang Ilegal

DPR, kata Habiburokhman, juga akan memanggil Direktorat Penegakkan Hukum (Dirgakkum) untuk membantu menangani persoalan tambang ilegal.