Indeks Djp Kemenkeu

Menurut Bimo, salah satu sumber persoalan berasal dari surat edaran lama BGN yang mengategorikan seluruh hibah MBG tidak dikenakan pajak.

Inge mengatakan, pencantuman topik PPN jalan tol dalam rencana strategis DJP 2025-2029 lebih bersifat indikasi arah kebijakan ke depan.

Bimo mengatakan, keputusan perpanjangan akan dievaluasi berdasarkan tren pelaporan sepekan sebelum Lebaran.

Purbaya mengaku, mutasi tidak hanya bertujuan untuk menyegarkan organisasi, tetapi juga untuk menindak tegas oknum bermasalah di tubuh DJP Kemenkeu.

DJP kejar target pelaporan dari 9 juta wajib pajak lainnya yang belum menuntaskan kewajiban perpajakannya.

Selain melanggar etika, tindakan rangkap jabatan ini juga berpotensi berujung dengan tindak pidana korupsi.

Menkeu Purbaya menemukan 40 usaha sektor baja yang diduga mengemplang pajak serta mencurigai keterlibatan oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Kelimanya bagian dari delapan orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Sabtu (10/1/2026).

DJP  berkomitken terhadap integritas, akuntabilitas, dan tidak menoleransi korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran kode etik.

Menurut Bimo, setiap negara mitra memberikan kontribusi khusus sesuai keunggulannya.

Bimo mengatakan audit ini meliputi aspek deliverable, teknologi informasi, dan due diligence hukum.

Menurutnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat adalah PBB yang berkaitan dengan kelautan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan.

Simak profil eks Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, yang dicegah ke luar negeri terkait dugaan korupsi tax amnesty Kemenkeu. Ketahui profil dan kariernya.

Selain Ken Dwijugiasteadi, ada empat orang lainnya juga yang dicekal. Simak selengkapnya.

Rosmauli menekankan bahwa pihaknya akan bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang berjalan.

Penundaan penerapan pungutan PPh Pasal 22 UMKM oleh e-commerce ini diputuskan karena sampai saat ini ekonomi Indonesia belum pulih sepenuhnya.

DJP mengklaim dalam setahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah sudah menggulirkan banyak insentif pajak.

DJP memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa data konkret sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025.

Banyak korporasi bisa saja melaporkan nominee, keluarga, atau pihak lain sebagai pemilik formal untuk menutupi identitas pemilik manfaat yang sebenarnya,

Sampai dengan akhir Agustus 2025, pemerintah telah menunjuk 236 perusahan sebagai pemungut PPN PMSE.