Indeks Djp Kemenkeu

Rosmauli menekankan bahwa pihaknya akan bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang berjalan.

Penundaan penerapan pungutan PPh Pasal 22 UMKM oleh e-commerce ini diputuskan karena sampai saat ini ekonomi Indonesia belum pulih sepenuhnya.

DJP mengklaim dalam setahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah sudah menggulirkan banyak insentif pajak.

DJP memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa data konkret sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025.

Banyak korporasi bisa saja melaporkan nominee, keluarga, atau pihak lain sebagai pemilik formal untuk menutupi identitas pemilik manfaat yang sebenarnya,

Sampai dengan akhir Agustus 2025, pemerintah telah menunjuk 236 perusahan sebagai pemungut PPN PMSE.

Menurut DJP,  dengan cara ini akan menghindarkan Indonesia dari potensi kebocoran penerimaan pajak dari sektor usaha tambang.

DJP mengakui masih ada problem untuk peningkatan penerimaan perpajakannya sampai akhir tahun.

DJP secara aktif memperbaiki sistem Coretax, salah satunya melalui downtime terencana pada akhir pekan lalu.

Anggito mengklaim sistem Coretax untuk tahun ini lebih siap untuk memaksimalkan pengumpulan PPN dan di tahun 2026 untuk PPh.

Direktorat Jenderal Pajak mengimbau masyarakat untuk memahami secara tepat ketentuan perpajakan terkait warisan.

Jumlah tersebut baru mencapai 45,2 persen dari yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp2.189,3 triliun.

Kedatangan pegawai tersebut ke rumah buruh jahit harian bernama Ismanto bukan untuk menagih, melainkan memverifikasi data yang ada di sistem DJP.

Kebijakan perpajakan dinilai perlu dirombak untuk menghilangkan peluang dan celah bagi mereka yang berniat melakukan penghindaran pajak.

Ombudsman menyebut Indonesia belum bisa menerapkan Coretax karena masih ditemukan sejumlah kendala dalam penerapan sistem tersebut.

DJP Kemenkeu mengingatkan jasa layanan transaksi uang elektronik telah diatur di UU PPN yang berubah menjadi UU HPP sehingga dikenakan PPN 12 persen.

DJP beralasan, mereka tetap menggunakan sistem lama agar transisi menuju sistem core tax berjalan dengan baik di pelaporan SPT 2025.

Hingga Agustus 2024, pemerintah telah menunjuk 176 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ditjen Pajak memastikan data pemotongan SPT tersaji otomatis dan wajib pajak tinggal memastikan kebenaran datanya.

Seturut DJP, tidak ada perubahan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak setelah penerapan metode TER.