Indeks Dedi Mulyadi

Surat edaran Dedi Mulyadi melarang hukuman fisik di sekolah. Tantangannya, mengubah tradisi lama jadi disiplin yang mendidik.

Pemprov Jabar berkomitmen memperhatikan warga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan kehilangan kehidupan usai penutupan tambang.

Dedi Mulyadi meresmikan 5.957 Posbakum di Jabar dan raih rekor MURI. Namun, program akses hukum ini belum berjalan merata di desa dan kelurahan.

Hasil penelusuran Hive Moderation menunjukkan kemungkinan audionya dihasilkan oleh AI Generatif atau deepfake mencapai 99 persen.

Status ini efektif terhitung mulai tanggal 15 September 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2026.

Menurut KDM, simpanan pada giro memudahkan Pemda melakukan pencairan uang sesuai keperluan pembangunan.

Pasar Caringin dan Gedebage kembali darurat sampah. Warga dan pedagang terdampak, sementara pengelola klaim kondisi terkendali. Bagaimana kondisinya?

AQUA bantah menggunakan air dari sumur bor biasa, melainkan berasal dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan.

Menurut Purbaya, dengan penempatan dana pemerintah daerah di bank dalam bentuk giro bukan pilihan bijak.

Purbaya menegaskan bahwa seharusnya Pemda mengecek dana yang mereka miliki di bank-bank nasional.

Dedi mengklaim bahwa berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, serapan anggaran daerah Jabar tergolong tinggi dan baik.

Menurut KDM, Pemprov Jabar dan Kemendagri memiliki catatan arus kas yang dapat dipantau secara harian, berbeda dengan data BI.

Dedi mengaku akan mendatangi kantor BI untuk mencari tahu dari mana sumber penemuan dana sebesar Rp4,1 triliun yang disebut mengendap di kas Pemprov Jabar.

Dedi Mulyadi akan menjadikan pengurangan TKD sebagai momentum perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah untuk menjadi lebih irit.

Dedi Mulyadi membantah Pemprov Jawa Barat sengaja mengendapkan dana kas daerah hingga Rp4,1 triliun.

Dedi mengatakan, pertemuan dengan Mendagri, Tito Karnavian, yang digelar hari ini akan membahas strategi Pemprov Jabar dalam mengelola keuangan daerah.

Jika diketahui ada anak buahnya yang ketahuan menyembunyikan kebenaran dari dana simpanan ini, ia tidak akan segan-segan memecat pejabat terkait.

Purbaya menegaskan bahwa data yang ia sampaikan berasal dari sistem monitoring Bank Indonesia.

Menurut Dedi Mulyadi, apabila ada pemerintah daerah yang menyimpan uang dalam bentuk deposito, maka hal itu menjadi masala

Meskipun kebijakan tersebut bersifat sukarela, Zulfikar menilai, kepala daerah diimbau berhati-hati dalam membuat perintah yang menyangkut keuangan publik.