Indeks Dana Otsus Papua

Bamsoet mendorong penyelesaian masalah Papua tidak hanya secara tindakan tegas aparat, tetapi juga pendekatan kesejahteraan.

Boyamin menyatakan KPK perlu memberdayakan masyarakat lokal supaya dapat mengawasi alokasi dana otsus Papua.

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan pemanfaatan dana tersebut belum optimal.

Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan pemerintah akan memperpanjang besaran anggaran otonomi khusus Papua dan pemekaran Papua.

Pemerintah telah memberikan dana otonomi khusus senilai Rp93 triliun untuk Papua dan Rp33 triliun untuk Papua Barat.

Mahfud klaim lebih dari 90 persen rakyat Papua tak mempersoalkan kebijakan revisi pasal otsus. Pihak yang menolak, menurutnya, hanya ‘orang-orang tertentu’.

Kami menolak otonomi khusus jilid dua karena bukan kehendak rakyat Papua.

Dana Otsus Papua akan berakhir pada 2021 setelah 20 tahun berjalan, sehingga perlu dibahas terkait kelanjutan program tersebut.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan dana otonomi khusus (otsus) tidak cukup membangunkan potensi Papua.

"Saya tahu anggaran-anggaran di Papua cukup besar, masalahnya sampai kepada publik atau tidak. Nanti akan disisir oleh tim dari Kemendagri sebagai pembina,” kata Tito.

Papua menerima dana otsus yang tidak sedikit. Bagaimana pengaruh dana itu terhadap kondisi pendidikan dan kesehatan di Papua?

Transfer ke daerah dan dana desa 2020 mencapai Rp856,95 triliun naik 5,2 persen dari alokasi anggaran APBN tahun ini sebesar Rp814,42 triliun.

kenaikan dana otsus mengikuti kenaikan dana alokasi umum (DAU) 2019.

Ada sekitar 30 orang pemuda dari Distrik Agats direkrut menjadi anggota Tagana.

Dana Otsus untuk Papua terus meningkat. BPK melihat pemerintah provinsi belum memiliki perencanaan yang tepat untuk penggunaan dana otsus.

Pengelolaan dana otsus di Papua dan Papua Barat diusulkan untuk diaudit. KPK mendukung usulan tersebut.

Permintaan audit dana otsus Papua menguat seiring kasus gizi buruk dan wabah campak di Kabupaten Asmat, Papua.

Mendagri membantah kemungkinan adanya penyelewengan anggaran oleh Pemerintah Daerah Papua terkait kasus gizi buruk.

Kemenkeu bersama Kemendagri akan mengevaluasi kesesuaian antara penggunaan dan manajemen tata kelola dana Otsus Papua dengan tujuan pengucuran anggaran ini.

Desakan untuk mengevaluasi dana otsus Papua sempat dilontarkan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.