tirto.id -
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menambahkan, KPK sudah masuk ke Papua lewat penindakan. Ia mengaku, KPK sudah menangani beberapa kasus korupsi di Papua dengan jumlah tersangka lebih dari 10 orang.
"Untuk penanganan perkara kita sudah tangani cukup banyak. Ada beberapa sebelumnya lebih dari 10 tersangka saya kira yang sudah pernah kita proses di papua," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/2/2018).
"Karena itu adalah bentuk konsen atau perhatian negara terkait dengan pembangunan atau pertumbuhan di suatu tempat, KPK sendiri mencermati hal tersebut juga dan kita masuk ke Papua dan Papua Barat mealui program koordinasi dan supervisi pencegahan," kata Febri.
Wabah gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, Papua, yang telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) direspon beragam oleh pejabat-pejabat di Jakarta. Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, melihat kasus tersebut adalah bukti tidak efektifnya dana otonomi khusus (otsus). Besarnya dana otsus, katanya, tidak berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan.
"Saya lihat dari waktu ke waktu tidak ada perkembangan yang membuat baik kondisi Papua," kata politikus dari Golkar tersebut, di kompleks DPR RI, Selasa (30/1/2018) kemarin.
Catatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai, pada 2017 lalu alokasi dana otsus untuk bidang kesehatan untuk Kabupaten Asmat sebesar Rp60 miliar. Peruntukannya terutama membiayai Kartu Papua Sehat dan biaya operasional kesehatan. Dana ini di luar sumber anggaran lain, semisal APBD.
Sementara total dana otsus untuk Papua dalam APBN 2018 mencapai Rp8 triliun. Rinciannnya Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat Rp2,4 triliun. Ini pun belum mencakup Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp2,4 triliun untuk Papua dan Rp1,6 triliun untuk Papua Barat.
Namun hasil dari kucuran dana itu rupanya tidak memuaskan. Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat mencatat sudah 59 balita meninggal karena campak, terhitung sejak September tahun lalu hingga 15 Januari kemarin.
"Kami tidak tahu pengelolaan anggarannya bagaimana sehingga terjadi KLB campak dan gizi buruk di kabupaten itu," kata Giyai, dikutip dari Antara.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri