Indeks Current Issue

Jokowi membutuhkan Golkar sebagai kendaraan politik di Pemilu Presiden 2019.

Pernyataan Menlu Zijlstra disampaikan merespons informasi yang dilansir Tirto dalam sepekan terakhir.

Program pembiayaan hunian DP 0 Rupiah yang pembangunannya telah dimulai oleh Pemprov DKI hanya memungkinkan bagi warga yang penghasilannya di atas UMP.

Ryamizard berjanji akan kerahkan aparat keamanan untuk mengejar sindikat penjarah bangkai kapal asing di perairan Indonesia.

Setelah Belanda, kini pemerintah Inggris buka suara soal hilangnya kapal perang mereka di perairan Indonesia. Mereka mengutuk kejadian ini.

Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku uang Partai Hanura sengaja ditempatkan di PT OSO Sekuritas Indonesia untuk menyelamatkan uang partai tersebut.

Parlemen berencana memanggil Menteri Pertahanan Belanda Anna Theodora Bernardina Bijleveld.

Taufiqulhadi, anggota Panja RUU KUHP dari Fraksi Nasdem, menyebut Zulkifli Hasan tidak mengerti apa-apa.

Masa depan bisnis kustom motor tak serta merta cerah setelah Presiden Jokowi membeli motor Chopper.

Menurut Heret, motor tersebut mencitrakan sosok Jokowi. Saking senangnya, Heret sampai lupa bahwa tindakan yang dilakukannya bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Terhentinya sebagian layanan pemerintahan atau "shutdown" akibat tak ada kata sepakat antara pemerintah dan senat AS bukan kali pertama menimpa pemerintahan AS. 

Pihak modifikator yang motornya dibeli Presiden Jokowi mengaku tidak melaksanakan uji tipe, sebagai syarat sah sebelum motor boleh dipakai di jalan raya.

Masalah verifikasi parpol lahir karena tidak adanya penerapan prinsip-prinsip dasar hak pilih universal (universal suffrage) di UU Pemilu.

Penghasilan pas-pasan dan "hantu" bernama razia adalah sedikit dari masalah yang dihadapi tukang becak di Jakarta sehari-hari.

Guna mengatasi potensi korupsi dana partai dan mahar politik, kader atau anggota partai dapat aktif melaporkan dugaan penyelewengan ini kepada penegak hukum.

Penyelenggara pemilu memotong durasi verifikasi yang semula 14 hari menjadi 3 hari untuk pemeriksaan di tingkat kabupaten/kota, 2 hari di tingkat provinsi, dan 2 hari di tingkat nasional.

Rencana pembangunan dan pendirian kampus ini merupakan keinginan dan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Hanura memunculkan tanda tanya soal hubungan Wiranto dan OSO. 

Pelanggaran hak konsumen haji dan umrah ditengarai karena Kementerian Agama lalai mengawasi.

Presiden Jokowi berambisi membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Bagaimana kualitas perguruan tinggi Islam selama ini?