Indeks Current Issue

Di lokasi Jalan Jati Baru tak ada aparat kepolisian sebagai imbas tak dapat restu dari Polri soal penutupan jalan. Hingga akhirnya jadi sorotan Ombudsman.

Cacing dalam produk ikan makarel (makerel) ini diduga berasal dari hasil tangkapan pada musim dan kawasan yang sama di negara asal.

Sejumlah fakta persidangan terungkap dalam sidang e-KTP yang berlangsung sejak 13 Desember 2017. Apa saja yang jadi tuntutan jaksa untuk Novanto?

Pemerintahan Jokowi juga punya andil menambah RUU di DPR. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengimbau DPR tak banyak buat UU.

Rekomendasi Ombudsman soal penataan Tanah Abang menuai kritik. Benarkah lembaga negara ini bermanuver politik?

Serapan anggaran Pemprov DKI rendah, begitu pula di banyak daerah di Indonesia. Program jadi tak maksimal. 

Arief Hidayat dinilai bukan sosok negarawan seperti yang disyaratkan di UU No 24/2003 tentang MK karena terbukti dua kali melanggar etik.

Ahok punya elektabilitas sebagai calon Wakil Presiden 2019 setidaknya menurut lembaga survei pada tahun lalu.

Ombudsman RI perwakilan DKI Jakarta Raya bilang kalau Anies Baswedan mungkin dicopot sebagai Gubernur DKI karena tak menjalankan rekomendasi. Namun, aturan yang ada tak menyebutkan itu.

Setelah MA menolak Peninjauan Kembali yang diajukan Ahok, ia hanya bisa berharap kepada Presiden Jokowi melalui mekanisme grasi atau amnesti.

Perusahaan penyedia transportasi daring harus mengevaluasi sistem rekrutmen agar tindakan kriminal yang bisa melibatkan para mitra bisa dicegah.

Arief Hidayat dinilai tidak layak kembali menjabat sebagai hakim MK karena telah menerima dua sanksi pelanggaran etik.

Ada 1.300 perwira dengan pangkat Komisaris Besar (Kombes) pada 2015. Mereka harus bersaing lewat jalur seleksi untuk menjadi 250 orang yang dipromosikan menjadi perwira tinggi.

Jokowi dinilai ingin melepaskan diri dari citra petugas partai yang dibentuk PDIP.

Sistem jalan berbayar (ERP) akan diterapkan di Jakarta. Namun, sistem ini menuai kritik, meski ada sisi positif untuk pengendalian kepadatan kendaraan.

Demokrat belum memastikan akan mengusung AHY sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2019. 

Eskalasi perseteruan antara PDIP dan Demokrat akibat "nyanyian" Setya Novanto di sidang korupsi e-KTP semakin meningkat.

Hilangnya dukungan Demokrat dinilai merugikan elektabilitas Jokowi.

Mantan bendahara umum Partai Demokrat M. Nazaruddin pernah menyebut semua ketua fraksi di DPR menerima aliran dana proyek E-KTP.

PDIP menilai Setya Novanto menyebut nama Puan dan Pramono dalam lingkaran kasus e-KTP karena dalam kondisi tertekan.