Indeks Current Issue

Jokowi harusnya jadi presiden pertama yang menginjakkan kaki ke Komnas HAM. Tapi ia tak jadi datang. Para aktivis menilai Jokowi memang tak serius.

Dana Alokasi Umum yang harusnya digunakan untuk peningkatan penyediaan layanan masyarakat justru digunakan untuk membiayai belanja rutin.

Pada Pilpres tahun depan, baik Jokowi atau Prabowo tak bakal menggunakan isu HAM untuk kampanye. Keduanya sekarang sama saja.

Jika seorang pejabat dekat dengan masyarakat, pejabat itu mudah dianggap bersih. Demikian temuan riset terbaru.

Meski konsumen mengetahui jika pertamax lebih baik, tapi mereka masih memilih pertalite atau premium.

Kasus e-KTP tercecer menunjukkan pemerintah pasif melindungi data pribadi. Pemerintah harusnya sadar e-KTP rentan dipalsukan.

Pembiayaan infrastruktur dengan konsep public private partnership sudah diterapkan di era Jokowi meskipun belum optimal.

Sandiaga Uno mengusulkan pembangunan infrastruktur tanpa utang dengan PPP. Faktanya skema ini memang belum maksimal.

Meraup suara di Jawa Tengah dinilai sebagai kunci bagi pasangan Prabowo-Sandi untuk menang. Ini strategi pertempuran hidup mati.

E-KTP yang rusak seharusnya segera dihancurkan agar tidak memunculkan dugaan negatif di kalangan masyarakat ketika ditemukan tercecer.

Sebagai BUMN, Istaka Karya semestinya memberikan contoh yang baik kepada perusahaan swasta soal BPJS Ketenagakerjaan.

Reuni 212 yang digelar di Monas, diberitakan positif oleh sejumlah media cetak nasional maupun lokal. Namun, kenapa Prabowo masih marah pada wartawan?

Permintaan Jokowi agar mahasiswa demo mendukung kebijakannya dinilai salah kaprah, sebab esensi aksi massa adalah menyampaikan aspirasi.

Ekonom dari Indef Rusli Abdullah meragukan konsep ekonomi Prabowo-Sandiaga dapat terwujud, apalagi sebagian tidak ada yang benar-benar baru.

Ketidaksukaan Prabowo kepada wartawan dan media massa dinilai bisa memperkeruh suasana Pemilu 2019.

Ade Irawan menilai meskipun dana parpol sudah dinaikkan hampir 10 kali lipat, tapi partai masih belum menunjukkan perbaikan tata kelola keuangannya.

Jakarta memiliki skor buruk dari hasil studi Setara Institut. Pemerintah era Anies dianggap tidak merespon cepat ujaran intoleran.

Pak Jamal dikenal jukir di Karang Anyar, Jakarta Pusat, sebagai petugas Dishub DKI. Saban sore hari, Jamal minta setoran.

Pemilik rumah sakit mengeluh tunggakan BPJS mencapai Rp10,7 miliar, padahal pemerintah sudah membantu keuangan BPJS.

Sejauh ini, Komnas HAM hanya bisa mengecam pembunuhan. Tidak ada tindakan konkret yang mereka lakukan, semisal terjun ke lokasi.