tirto.id - Kontroversi kemarahan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kepada wartawan dan media massa terus berlanjut. Hal ini terkait tudingan Prabowo yang menyebut Reuni 212 yang digelar pada 2 Desember 2018 minim diberitakan media.
Padahal berdasarkan penelusuran tim riset Tirto, puluhan media cetak ramai-ramai memberitakannya. Jumlah beritanya cukup fantastis, yaitu terdapat 159 judul berita media cetak yang terbit pada esok harinya.
Secara framing pemberitaannya, semua hampir sama, yaitu ber-tone positif.
Harian Kompas, misalnya, menulis dengan judul “Reuni Berlangsung Damai.” Sementara Bisnis Indonesia menulis dengan judul hampir mirip, yaitu “Reuni 212 Berlangsung Damai.” Begitu juga dengan Jawa Pos yang memberi judul “Reuni 212 Tertib dan Monas Bersih,” sedangkan Koran Sindo menulis “Berjalan Damai, Jutaan Orang Hadiri Reuni 212.”
Harian Republika bahkan menulis tiga judul sekaligus, yaitu: “Reuni 212 Damai,” “HNW: Peserta Reuni Akbar 212 Bebas Pilih Presiden,” dan “Soliditas dan Ukhuwah.”
Selain media cetak nasional, media lokal pun memberitakannya. Kaltim Post, misalnya, menulis dengan judul “Dielukan Saat Reuni 212, Prabowo Tolak Kampanye.” Sementara Tribun Timur menulis judul “Massa Inisiatif Pungut Sampah,” sedangkan Serambi Indonesia menulis “Massa 212 Menyemut, Jokowi Pilih Bersepeda.”
Namun, mengapa Prabowo masih saja marah-marah kepada wartawan terkait pemberitaan Reuni 212 tersebut?
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiadi menilai apa yang dikeluhkan Prabowo pada wartawan dan media massa lebih kepada media televisi yang kurang mengekspos Reuni 212 ketika pelaksanaan berlangsung.
“Intinya, Pak Prabowo mengekspresikan kekecewaan karena kurangnya pemberitaan yang berimbang ketika Reuni 212. Masyarakat dan ulama pada mengeluh. Kenapa acara Reuni 212 tidak diekspos media? Kenapa tidak ada yang sebut 11 juta orang?” kata Andre saat dikonfirmasi reporter Tirto, Minggu (9/12/2018) pagi.
(Kami pernah menulis soal jumlah Reuni Akbar 212. Hitung-hitungan kami, memang angka itu bombastis dan tak masuk akal. Baca tulisannya di sini).
Andre menambahkan “kenapa media-media televisi tidak membuat acara breaking news selama 30 [menit] saja, masa enggak bisa?”
Hal tersebut, kata Andre, yang membuat Prabowo menyampaikan ekspresinya secara terbuka saat berpidato dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional, di Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Menurut Andre, pernyataan Prabowo itu dengan harapan media dan wartawan mau melakukan pembenahan dan lebih berimbang ke depannya.
Andre mengaku paham dengan banyaknya pemberitaan media cetak yang muncul setelah Reuni 212 dengan nada dan framing positif yang terbit di pagi hari, seperti data yang Tirto temukan. Namun, kata dia, semuanya berubah di sore harinya.
“Sore harinya, kan, berubah. Ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa Reuni 212 dijadwalkan sesuai kampanye. Narasi-narasi itu dibesarkan oleh TKN Jokowi. Jadi dampak positif Reuni 212-nya hilang,” kata Andre.
Cara Pandang Politikus dan Wartawan Beda
Wartawan senior cum peneliti media Andreas Harsono menilai apa yang dikatakan Andre Rosiade mengenai Prabowo adalah salah satu cara politikus memandang informasi yang harus diterima dan diikuti oleh pengikutnya.
Andreas mengatakan, ada perbedaan sudut pandang yang sangat jelas dan substantif antara wartawan dan politikus dalam melihat informasi.
“Wartawan ketika menulis dan memberikan informasi ke pembaca, mereka akan membiarkan pembaca menafsirkan dan mengambil sikap sendiri terhadap isu di berita tanpa ada unsur pemaksaan,” kata Andreas.
Sebaliknya, ketika hal itu berada di sudut pandang politikus, kata Andreas, maka informasi digunakan untuk menyuarakan seluruh ucapannya dan agar semua pendukung mengikutinya dengan informasi itu.
“Politisi akan melihat, informasi digunakan untuk pendukungnya mengikuti dan mengamini segala informasi yang dia kasih. Dengan cara apa pun, kasar maupun halus,” kata Andreas.
Andreas menambahkan, jika merujuk cara yang kasar, maka politikus akan menangkap wartawan dan memberedel media yang tak sejalan.
Ia mengambil contoh Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte yang mengancam dan menangkap wartawan. Ada juga dua jurnalis di Myanmar yang ditangkap dan divonis tujuh tahun karena meliput pembantaian Rohingya.
Alasannya, kata Andreas, jelas yaitu karena berita mereka mengganggu stabilitas informasi yang harusnya dimonopoli oleh negara.
“Cara yang halus, ya seperti Jokowi saya kira. Ketika wartawan diajak ke Bogor meliput keluarganya jalan-jalan. Itu tidak salah. Fine-fine saja,” kata Andreas.
Sementara itu, Andreas melihat posisi Prabowo berada di tengah-tengah perbatasan antara cara yang kasar dan halus.
“Prabowo ada di perbatasan kebebasan pers, meski belum melanggar. Ia berada di bordering. Mepet sekali. Trump juga demikian. Menciptakan iklim kebencian terhadap media dan wartawan,” kata Andreas.
Direktur Pusat Kajian Politik (Puskopol) Universitas Indonesia Aditya Perdana mengatakan hal yang tidak jauh beda dengan Andreas.
Saat Prabowo marah kepada media dan wartawan yang tidak menyebut Reuni 212 dihadiri 11 juta orang, Aditya menilai hal itu sebagai sesuatu yang lumrah mengingat Prabowo adalah seorang politikus.
“Politisi akan selalu berusaha mencari titik pandang yang berbeda dan berusaha menggiring opini ke arah sana [kemauan dia], salah satunya media massa,” kata Aditya.
Politikus, kata Aditya, akan selalu menunjukkan sesuatu yang berbeda dan menghebohkan, kendati tak masuk akal, seperti massa 11 juta.
“Namun kita memang harus sadar dan tetap melihat segalanya pakai akal sehat,” kata dia.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Abdul Aziz
