Indeks Current Issue

Bisakah Dirjen Pajak Suryo Utomo Hapus Kutukan Shortfall Pajak?
Dalam satu dekade terakhir, DJP secara konsisten gagal mencapai target penerimaan pajak
setiap tahunnya. Terpilihnya Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak baru pun tampaknya belum akan menghentikan kinerja buruk DJP menahun itu.
setiap tahunnya. Terpilihnya Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak baru pun tampaknya belum akan menghentikan kinerja buruk DJP menahun itu.

Iwan Bule Bukan Sosok Ketua Umum Ideal untuk PSSI
Jika mengacu tujuh kriteria hasil penelitian Ganesport Institute, Iwan Bule bukanlah sosok ketua umum PSSI yang ideal.

Di Balik Mundurnya Dua Staf Anies Saat Ramai Kejanggalan KUA-PPAS
Dua bawahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mundur di tengah pembahasan KUA-PPAS yang penuh kejanggalan dan tidak transparan.

Mencari Demonstran #ReformasiDikorupsi yang Lebam & Tak Bisa Jalan
Muka AT membiru, lebam, dahinya ditutupi perban, dan susah berjalan. Ia ditolak BRSAMPK Handayani. Sedangkan RS Polri menyatakan, AT hanya menderita demam.

Mengapa Pebisnis Gunakan Merek Bombastis Seperti Kopi 'Ngocok Yuk'?
Pakar komunikasi dan branding menilai, penamaan merek dagang yang bombastis hanya sekadar mengikuti tren dan tidak kreatif.

Protes Kreatif Warga Jogja saat Proyek Jalan Mangkrak Usai OTT KPK
Proyek saluran air hujan di Jalan Soepomo hingga Jalan Babaran mangkrak usai OTT KPK, Agustus lalu. Warga Jogja pun protes dengan cara menanam jagung di lokasi proyek.

Pemekaran Wilayah Papua Dinilai Prematur, Tak Murni Aspirasi Rakyat
Rencana pemekaran wilayah Papua dinilai terlalu prematur dan tidak menyelesaikan masalah yang selama ini terjadi.

Tugas Perempuan Tidak Melulu Dapur, Sumur, dan Kasur, Pak Kapolri
Pernyataan Idham Aziz tersebut justru bisa membawa institusi Polri berjalan mundur karena diskriminatif terhadap perempuan.

Mengoreksi Anggaran Janggal di KUA-PPAS seperti PSI Itu Biasa Saja
DPRD memang berperan mengoreksi anggaran-anggaran janggal. Karena itu, sebenarnya manuver PSI biasa-biasa saja.

Celana Cingkrang & Cadar Urusan Privat, Kok Menag Mau Mengaturnya?
Wacana Menag Fachrul Razi soal larangan memakai cadar dan celana cingkrang bagi aparatur sipil negara (ASN/ PNS) dinilai melanggar HAM dan tak ada aturan resmi.

Polemik Anies vs Ahok & Pentingnya Transparansi KUA-PPAS 2020
Anies Baswedan menilai polemik KUA-PPAS 2020 muncul karena kesalahan pada sistem e-budgeting yang dibuat di era Ahok.

Bangun Data Center di Dalam Negeri: Diwajibkan SBY, Dicabut Jokowi
Namun visi kedaulatan data Jokowi susah menjadi nyata. Sebab tak ada kewajiban membangun pusat data di dalam negeri lagi.

Jerit Buruh Jogja soal UMP Rp1,7 Juta: Tak Manusiawi, Jauh dari KHL
UMP dan UMK Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditentukan untuk tahun 2020 sekitar Rp1,7 juta. Para buruh menilai besaran ini tak manusiawi, jauh dari KHL.

Manuver Nasdem Bertemu PKS: Jadi Mitra Kritis di Koalisi Jokowi
Keinginan kuat dari Partai Nasdem untuk menjadi oposisi dinilai lantaran Partai Gerindra masuk ke dalam barisan koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Pemilihan Ketua Umum PSSI bagai Membeli Kucing dalam Karung
Jelang pemilihan ketua umum, PSSI membatalkan sejumlah acara yang seharusnya bisa jadi ajang sosialisasi kandidat baru.

Yang Tidak Dipahami DPRD DKI Saat Menolak Anggaran Jalur Sepeda
DPRD DKI menolak anggaran pembangunan jalur sepeda. Mereka dianggap tidak paham kalau itu upaya yang sebenarnya baik.

Kasus Novel adalah Rapor Merah Sepanjang Karier Kapolri Idham Azis
Kasus Novel Baswedan yang terkatung-katung sejak Idham Azis jadi Kapolda Metro Jaya akan menjadi pekerjaan rumah Idham saat menjabat Kapolri menggantikan Tito Karnavian.

Agar Cepat Rampung, RUU PKS Sebaiknya Jadi Inisiatif Pemerintah
Jika DPR tak mampu menyelesaikan RUU PKS, maka pemerintah harus berani menjadi inisiator aturan ini.

Baru 4 Hari, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Bikin Pening Pengusaha
Baru sepekan bekerja, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia langsung memicu polemik lantaran mengeluarkan pengumuman untuk mempercepat pelarangan ekspor bijih nikel dua bulan lebih cepat.
Duduk Perkara Guru Honorer Sugianti Memperjuangkan Status PNS
Empat tahun lebih, Sugianti, guru honorer di Jakarta Utara, menempuh jalur hukum demi memperjuangkan haknya diangkat sebagai PNS.
Masuk tirto.id








