tirto.id - Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah satu pekan berlalu. Kabinet Indonesia Maju yang telah dibentuk Jokowi pun dianggap akan solid menjalankan berbagai kebijakan pemerintah. Apalagi, ditambah dukungan dari parlemen yang mayoritas partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf saat Pilpres 2019.
Namun tampaknya ada yang tak senang dengan keputusan Jokowi mengajak Partai Gerindra bergabung ke pemerintahan, bahkan mendapatkan dua jatah kursi menteri. Adalah Partai Nasdem yang sejak awal bersikeras agar partai-partai yang tak mendukung Jokowi saat Pilpres 2019 tetap menjadi oposisi.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahkan pernah terang-terangan mengatakan partainya siap menjadi oposisi bila sudah tak lagi ada oposisi di periode kedua pemerintahan Jokowi.
"Kalau tidak ada yang oposisi, Nasdem saja yang jadi oposisi," kata Paloh seperti dilansir dari Kompas TV, Senin (21/10/2019).
Manuver Nasdem pun berlanjut usai menteri Kabinet Indonesia Maju resmi dilantik. Salah satunya, Surya Paloh bertamu dan bertemu elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP PKS, Rabu (30/10/2019). Padahal Nasdem dan PKS punya jalan berbeda di Pemilu 2019.
Surya Paloh dan Presiden PKS Sohibul Iman lantas menandatangani 'Kesepahaman Politik Partai Nasdem-PKS' yang berisi tiga poin. Salah satunya adalah kedua parpol sepakat “berjuang bersama-sama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat checks and balances di DPR RI”.
Sontak, publik pun tidak bisa tidak mengaitkan redaksional tersebut dengan kondisi sekarang. Saat ini Pemerintahan Joko Widodo didukung penuh nyaris semua partai yang terlibat dalam pilpres. Hanya PKS-lah yang sudah terang-terangan menyatakan oposisi.
Dosen Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menafsirkan bertamunya Surya Paloh ke PKS tak hanya untuk mengapresiasi konsistensi PKS menjadi oposisi, tetapi juga merupakan sindiran terhadap Gerindra yang memilih menjadi pendukung pemerintahan Jokowi.
Padahal, kata Adi, Nasdem sangat menginginkan agar Gerindra tetap menjadi oposisi demi menciptakan check and balance dalam sistem pemerintahan.
"Bentuk sindiran halus ke parpol oposisi yang merapat ke Jokowi padahal dulunnya bersebrangan ekstrem," ucap Adi kepada reporter Tirto, Kamis (31/10/2019).
Nasdem juga dianggap sedang belajar kepada PKS untuk menjadi mitra koalisi yang kritis dan mengawasi segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi.
Pada era kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), PKS bersama Golkar kerap bersikap kritis meski dalam koalisi, tapi kenyataannya malah seperti beroposisi terhadap pemerintahan SBY.
Menurut Adi, menjadi mitra koalisi yang kritis menjadi sebuah pilihan yang “terpaksa” diambil Nasdem lantaran tak lagi bisa membendung Gerindra, yang sebelumnya adalah partai oposan, untuk bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf.
"Jika ada keputusan yang tak populis Nasdem sepertinya akan bersikap kritis," jelas Adi.
Hal senada diungkapkan Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin. Ia melihat keinginan kuat dari Partai Nasdem untuk menjadi oposisi lantaran masuknya Partai Gerindra ke dalam barisan koalisi Jokowi.
Ini terlihat dari beberapa kali pernyataan yang disuarakan Surya Paloh, ditambah lagi dengan bertandangnya ketua umum Nasdem itu ke kantor DPP PKS.
Gelagat yang serius dari Nasdem untuk berada di luar pemerintahan tentu saja mengancam kesolidan koalisi Jokowi, apalagi ini masih di awal pemerintahan periode keduanya.
"Dengan menyampaikan kembali pernyataannya di kantor partai oposisi, Surya Paloh seperti ingin memberi pesan kepada Presiden bahwa partainya tidak ragu untuk mengambil pilihan politik yang sama dengan PKS," ucap Said.
Surya Paloh Membantah, PDIP Kesal
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan kalau sampai saat ini partainya tidak pernah terpikir jadi oposisi. Alasannya, kata Paloh, Nasdem sedang enak berada di pemerintahan.
"Kami sedang enak-enak di pemerintahan. Kok mau jadi oposisi? Saya ngelihat di depan cermin, ‘Wah tampang saya enggak cocok jadi oposisi,'" kata Paloh dalam acara makan siang bersama pemimpin redaksi media massa di DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).
Menurut Paloh, meski Nasdem ada di dalam pemerintahan, tapi dia akan tetap mendukung "adanya oposisi untuk menjaga mekanisme check and balances dalam demokrasi." Pernyataan ini sekaligus membantah dugaan kalau dia mau membawa Nasdem jadi oposisi seperti PKS.
"Lagi pula saya sudah minta izin ke Pak Jokowi sebelum bertemu PKS," kata Paloh.
Sikap dan manuver Partai Nasdem ini berakibat munculnya kritik dari partai utama pengusung Jokowi-Ma'ruf.
Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arif Wibowo menegaskan seluruh parpol koalisi pendukung pemerintah untuk taat asas, menjaga sikap dan berpolitik secara etis.
Arif pun mengingatkan agar parpol pendukung pemerintah tidak mempraktikkan politik dua kaki.
"Dengan demikian tidak boleh seharusnya politik dua kaki, itu dihindari oleh setiap partai koalisi pendukung pemerintah," ucap Arif.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Abdul Aziz
