Indeks Current Issue

RUU Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual menyelip di antara prolegnas DPR RI 2020-2024. Tak jelas siapa pengusulnya.

'Demo' antara yang pro dan kontra Anies Baswedan juga terjadi di Jakarta.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X pun memberikan komentar soal yel-yel bernada SARA pada saat kegiatan pramuka di SDN Timuran Yogyakarta. Bagaimana duduk perkaranya?

Keraton Agung Sejagat takluk oleh polisi, padahal mereka mengaku 'memiliki' PBB dan Pentagon.

Kasus Asabri ini mirip Jiwasraya. Keduanya sama-sama pernah menaruh investasi pada saham yang harganya telah jatuh hingga menyebabkan perusahaan merugi.

Satgas Waspada Investasi membekukan kegiatan aplikasi MeMiles dengan dua pertimbangan; ilegal dan tidak rasional.

Pemilik gedung di Jakarta seharusnya menggunakan asuransi untuk menanggung risiko kerugian akibat banjir di awal tahun 2020.

Buruh menolak RUU Cipta Lapangan Kerja karena dianggap akan menghapuskan beberapa hak mereka.

Wacana menaikkan ambang batas parlemen menjadi 5 persen seperti diusulkan PDIP dinilai sebagai upaya untuk melanggengkan status quo dan oligarki politik.

BBVet Wates Yogyakarta menyatakan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel tanah lokasi hewan ternak yang mati mendadak di Gunungkidul positif bakteri antraks.

Pernyataan “perang dagang” yang dilontarkan Jokowi dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap fakta-fakta dampak sawit yang merusak lingkungan.

Kebijakan Wali Kota Depok Muhammad idris untuk merazia kelompok LGBT dinilai diskriminatif dan akan memperparah stigma terhadap minoritas hanya demi kepentingan politik.

Banyak kejanggalan dalam penanganan kasus suap PAW DPR RI. Mulai dari penggeledahan yang terjadwal, Masiku yang sudah kabur ke luar negeri dan belum berstatus DPO.

PT Hanson International Tbk, perusahaan milik taipan Benny Tjokro, terseret kasus Jiwasraya dan Asabri.

Ketua APGI Jakfar Sodikin menilai jika pemerintah serius menjaga harga garam dan memastikan produksi petani diserap, maka importasi sebesar itu seharusnya tidak terjadi.

Kemenkominfo memiliki sejarah memblokir mulai dari internet di Papua dan Papua Barat hingga pemblokiran situs film bajakan INDOXXI dan Netflix.

KPK tak lagi garang setelah UU direvisi. OTT mereka gagal total.

Masih tabunya pendidikan seks dan regulasi yang tidak berpihak pada korban membuat penanganan kasus kekerasan seksual di sekolah kerap menemui jalan buntu.

Presiden Jokowi seharusnya dapat mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual demi perlindungan dan keadilan korban.

Penggeledahan terkait kasus suap komisioner KPU tertunda lantaran penyidik mesti mendapat izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK.