Indeks Current Issue

Membuka data lokasi dan riwayat perjalanan pasien positif COVID-19 adalah hal yang penting.

Warga binaan juga harus diperhatikan agar tidak juga terinfeksi Corona.

Imbuan Jokowi agar masyarakat bekerja dari rumah tak sepenuhnya bisa diterapkan, terutama di sektor ritel dan industri padat karya.

Jumlah positif virus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Per 17 Maret 2020, terdapat 172 pasien positif, 7 orang meninggal dan 9 orang dinyatakan sembuh.

Alur pemeriksaan COVID-19 di Indonesia cukup panjang dan rumit karena kebijakan sentralisasi laboratorium.

Sudah ada satu orang positif Corona di Yogyakarta. Pemerintah setempat belum terpikir menutup destinasi wisata yang dapat mendatangkan banyak orang.

Perawat RSPI Sulianto Saroso, Widyastuti, membagikan pengalamannya merawat pasien yang terjangkit Covid-19.

Anies mau lockdown Jakarta, tapi ditentang Jokowi.

Jokowi dan Anies menganjurkan kantor mempekerjakan karyawannya di rumah. Para karyawan bersyukur, meski pekerjaannya tidak lantas lebih mudah.

Respons terhadap COVID-19 seharusnya dilakukan secara transparan dan hal ini bisa dipenuhi tanpa harus melanggar privasi pasien.

Per 16 Maret 2020, sudah ada 134 kasus positif di delapan propinsi di Indonesia.

Belajar di rumah memang baik menghindari penyebaran Corona, tapi soal efektivitas, patut dipertanyakan.

Jokowi pernah bilang ada dua orang meninggal karena Corona saat data menunjukkan sebenarnya hanya satu.

Beberapa jurnalis yang sempat meliput dan berinteraksi dengan Menhub Budi Karya Sumadi menjalani tes COVID-19 pada akhir pekan kemarin. Bagaimana pengalaman mereka?

Per 15 Maret 2020, jumlah pasien meninggal karena COVID-19 mencapai 5 orang.

Tumpang tindih informasi Corona seakan menunjukkan Pemerintah Pusat memonopoli informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Pengacara Publik Alghiffari Aqsa berpendapat pihak Transjakarta dan kepolisian harus membuka rekaman kamera pengawas (CCTV) kasus tabrakan yang melibatkan istri jenderal itu.

Pengujian kasus positif Corona terpusat di Litbangkes Kementerian Kesehatan.

Ada syarat dan ketentuan berlaku untuk menerapkan lockdown untuk menghadapi pandemi Corona.

Pemerintah pusat dianggap memonopoli informasi soal Corona. Menurut pengamat, kebijakan ini berbahaya.