Indeks Cukai Rokok

Kenaikan harga jual eceran rokok dinilai tidak terlalu efektif untuk mengurangi jumlah konsumsi rokok. Apa penyebabnya?

Kenaikan cukai rokok dinilai lebih urgen ketimbang pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen awal 2025. Mengapa?

Rencana kenaikan harga jual eceran rokok untuk menekan konsumsi rokok di masyarakat sekaligus memberantas pengedaran rokok ilegal.

DJBC mencatat, jutaan batang rokok tersebut berasal dari penindakan di 157 kasus dengan total nilai barang Rp9,6 miliar selama Oktober-November 2024.

Kenaikan cukai rokok seharusnya dilakukan setiap tahun karena cukai adalah mekanisme fiskal untuk pengendalian konsumsi produk berbahaya.

Askolani sebut cukai rokok tak akan naik pada 2025, meski BAKN DPR RI mengusulkan tarif CHT naik 5 persen. Mengapa?

Usulan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) minimal 5%  di tahun 2025-2026 tetap menunggu persetujuan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

GAPPRI mensinyalir adanya indikasi bahwa PP tersebut menyimpang dari mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Besaran kenaikan cukai rokok masih harus dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Amalia Adininggar Widyasanti, menuturkan kenaikan cukai rokok sebesar 10 persen akan menyumbang inflasi pada awal 2024 ini.

Kenaikan cukai rokok berpotensi meningkatkan konsumsi rokok ilegal. Ia sulit mengendalikan konsumsi objek cukai, sekaligus mengurangi penerimaan negara.

Jika dilihat dari tujuan UU Cukai, pengenaan cukai tidak hanya untuk penerimaan negara. Tapi juga untuk mengendalikan konsumsi objek cukai.

Pemerintah terus mengawasi pelanggaran pita cukai ilegal yang menghambat penerimaan negaara.

Kemenkeu mengakui saat ini pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kesehatan terkait RPP Kesehatan.

Turunnya penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok Agustus 2023 ini dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya downtrading ke rokok murah.

DJBC Jawa Timur memproyeksi penerimaan cukai mencapai Rp149,89 triliun pada 2023.

KPK menetapkan Kepala BP KPBPB Bintan wilayah Kota Tanjung Pinang, Den Yealta, sebagai tersangka korupsi cukai rokok.

Kemenkeu catat realisasi penerimaan cukai hasil tembakau mencapai Rp102,38 triliun pada Januari-Juni atau semester I-2023.

Kenaikan CHT tidak akan secara langsung menekan pelaku industri karena ada dana bagi hasil dan sejatinya banyak petani yang sudah beralih ke tanaman lain.

PT Nojorono Tobacco International (NTI) meluncurkan produk rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) Soroja.