Indeks Caleg

Facebook meluncurkan fitur Info Kandidat agar para pengguna jejaring tersebut di Indonesia dapat mengenal calon legislatif yang akan mereka pilih pada Pemilu 17 April mendatang.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menjadi calon anggota legislatif (caleg) maupun pengurus dan anggota partai politik (parpol), hal ini ditegaskan oleh Menteri PAN-RB Syafruddin.

Meski pemilu berbiaya mahal, masih ada harapan: politikus perlu suara dan mereka harus bekerja untuk bisa menjaganya.

Berbagai cara dilakukan caleg yang tak punya dana untuk kampanye.

Data SPT pajak peserta pemilu baru bisa dibuka ke publik jika mereka melakukannya secara sukarela.  

KPU hanya akan mengumumkannya melalui situs resmi KPU dan media massa.

KPU mencatat sebanyak 2.049 dari 8.037 caleg yang belum membuka data dirinya. Ironi di tengah seruan untuk tidak golput.

KPU mencatat 2.049 dari 8.037 caleg di Pemilu 2019 tidak bersedia data pribadinya dibuka ke publik.

April yakin potensi golput pada pileg menjadi kecil, karena para penyandang disabilitas membutuhkan sosok yang bisa mengakomodir hak mereka dan sosok itu harus berasal dari kelompok disabilitas juga.

April mengatakan, hanya ada 35 caleg disabilitas di Indonesia yang mewakili seluruh daerah.

Bila mereka tidak menyerahkan atau melebihi batas waktu yang ditentukan, maka caleg terpilih dapat ditunda pelantikannya.

Mahfud mendukung keputusan KPU yang mengusulkan nama dan foto napi eks koruptor ditempel di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat 17 April 2019 nanti.

KPU RI menunggu semua data yang sudah pasti, sebelum nantinya akan diumumkan lagi tambahan nama-nama caleg eks koruptor ke publik.

Adnan menegaskan secara moralitas caleg yang tersandung perkara korupsi sudah tidak memiliki legitimasi sebagai pejabat publik.

Caleg eks koruptor tidak memengaruhi elektabilitas Partai Golkar, karena hanya ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Daftar lengkap nama 49 calon legislatif mantan narapidana korupsi di Pemilu 2019

Menurut Gerindra, KPU tak boleh mengintervensi hak pilih warga dengan pengumuman eks caleg koruptor. 

KPU perlu berkonsentrasi menyukseskan Pemilu 2019, tapi akan tetap memenuhi panggilan Polda Metro Jaya.

Polri menilai empat daerah memiliki tingkat kerawanan konflik tinggi pada Pemilu 2019, terutama karena persaingan dalam pileg. Empat daerah itu: Provinsi Sumut, DIY, Sulsel dan Kota Solo.

Ada kekhawatiran mereka tak dapat mewakili konstituennya secara maksimal.