Indeks Bima Arya

Bima Arya menilai industri musik bukan sekadar hiburan, melainkan ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja hingga menarik investasi.

Kemendagri meminta para kepala daerah lebih kreatif dalam mendongkrak PAD, bukan hanya dari menaikkan PBB-P2 di atas 100 persen.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, berharap aksi unjuk rasa yang tengah berlangsung dapat berjalan tertib dengan tidak melakukan tindakan anarkis.

Bima Arya membantah kenaikan PBB-P2 ini akibat kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat.

Wamendagri, Bima Arya, mengatakan lembaganya tak mempersoalkan masyarakat yang berencana kembali menggelar demo terhadap Bupati Pati, Sudewo.

Bima mengatakan, Prabowo batal melantik Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII karena harus melakukan rapat koordinasi sebelum bertemu Anwar Ibrahim.

Menurutnya, dengan tingginya biaya politik atau politik mahal tidak bisa disederhanakan dengan mengganti sistem pemilihan.

Kemendagri akan melakukan pembahasan untuk melakukan masukan-masukan atas wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD tersebut.

Menurutnya keserentakan pemilu membuat penyusunan APBD lebih mudah dilakukan, untuk menentukan kesamaan tujuan.

Wamendagri, Bima Arya, mengakui ada staf pengemudi biro umum Kemendagri yang hanyut saat memancing di kawasan Megamendung, Bogor, beberapa waktu lalu.

Kemendagri melihat bahwa Indonesia mesti punya sistem pemilu yang terlembaga dan berkelanjutan.

Ada batas maksimal luas lahan kepemilikan individu pada sebuah pulau, yaitu 70 persen.

Retret kedua hanya diikuti 86 kepala daerah, sementara pada retret pertama peserta mencapai 503 kepala daerah.

Kemendagri terus melakukan evaluasi UU Ormas, namun aturan dinilai masih cukup dan sudah lengkap.

Sengketa tersebar di sekitar 21 provinsi, dengan paling banyak terdapat di Jawa Timur.

Retret bagi sekda akan dipimpin oleh Wamendagri Bima Arya dan digelar di Kompleks Akademi Militer Magelang.

Retret gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Sumedang, akan diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Bima menegaskan, ormas yang melanggar aturan, termasuk premanisme, bisa disanksi administratif, pidana, hingga pembubaran sesuai aturan yang berlaku.

Bima Arya menilai pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan e-voting berlangsung dengan lebih transparan.

Dedi Mulyadi disebut punya sistem evaluasi tersendiri atas program itu, tapi program itu harus dievaluasi bersama juga.