Indeks Bela Negara
KPAI Tak Setuju Kemendikbud Gandeng TNI Ajarkan Siswa Bela Negara
Retno mengatakan,jika menumbuhkan jiwa nasionalisme siswa dengan cara melibatkan tentara, berarti ada masalah di dalam dunia pendidikan Indonesia.
Usulan BPK Terkait Wajib Militer Dinilai Tidak Relevan
Anggota BPK memberikan usulan kepada Kementerian Pertahanan terkait pemberlakuan wajib militer.
BPK Tak Punya Kewenangan Usulkan Program Wajib Militer
BPK tidak semestinya mengusulkan program wajib militer. Selain anggarannya mahal, konsepnya pun kontroversial.
Kemenristek Jamin Program Bela Negara Tak Mereduksi Budaya Kritis
Kemenristekdikti akan menjalankan program bela negara dengan pendekatan dialogis, agar nilai-nilai Pancasila dapat dihayati oleh mahasiswa.
Bagaimana Bisa Mengatasi Golput dengan Program Bela Negara?
Akar dari golput adalah kekecewaan terhadap pemerintah, tapi mereka malah memerangi golput lewat program bela negara.
Program Antigolput, Peneliti Militer Sebut Bela Negara Melenceng
Program Bela Negara telah melenceng dari tujuan awal memasukkan edukasi antigolput.
Ketika Pemerintah Sipil Gandeng Tentara
Supremasi sipil sudah diusahakan sejak reformasi, tapi pemerintah sipil kerap menggandeng tentara untuk mensukseskan program-program mereka.
Menwa UGM Dapat Bantuan Mitsubishi Exceed dari Sinar Mas
Menwa UGM mendapat bantuan mobil operasional dari Sinar Mas. Alasannya, Sinar Mas mendukung penuh setiap gerakan kebangsaan agar seluruh warga negara Indonesia semakin mencintai tanah air.
Aksi Bela Negara oleh Kaum LGBT
Donald Trump menganulir kebijakan Obama yang telah mencabut larangan bagi kaum LGBT untuk masuk militer.
Menhan akan Cuci Otak Mantan ISIS Melalui Bela Negara
"Kita maunya WNI mantan ISIS yang kembali dari Suriah ikut Bela Negara. Itu termasuk deradikalisasi. Kita cuci otak-nya," ujar Ryamizard.
Menhan: Radikalisme Bisa Dicegah dengan Kegiatan Bela Negara
Menhan menyebut jumlah simpatisan ISIS dii Indonesia tidak banyak. Meski begitu, Indonesia tetap harus melakukan tindakan pencegahan paham radikalisme.
Menhan Datangi Syafii Maarif Bahas Pelaksanaan Bela Negara
Menhan mengimbau agar bela negara harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Menurutnya, mereka yang tergabung dalam organisasi masyarakat yang radikal harus disadarkan dengan program bela negara ini.
Atraksi Kader Bela Negara
Atraksi bela diri Kader Bela Negara di Desa Bantar Barang, Rembang, Purbalingga, Jateng.
Lulusan IPDN Harus Ikut Wajib Militer
Mendagri mengatakan bahwa lulusan IPDN harus ikut wamil karena para taruna sudah terbiasa mengikuti pendidikan berbau militer.
Tentara PETA adalah Paramiliter Berbayar
Selama pendudukannya di Indonesia, Jepang mencetak banyak organisasi paramiliter di Indonesia seperti Seinendan, PETA, Heiho, Jibakutai, Hizbullah, Sablillah, dan lainnya. Dari sekian milisi tadi, yang dipersenjatai dan digaji adalah PETA dan Gyugun.
Parade Paramiliter dalam Sejarah Indonesia
Ada banyak paramiliter di Indonesia sejak 1945. Ada yang masih hidup dan hanya berganti nama, tapi ada juga yang dihabisi demi stabilitas nasional.
Menhan Perbolehkan FPI Ikut Bela Negara
Menteri Pertahanan mengizinkan FPI ikuti latihan bela negara. Bahkan, ia juga akan mengajak kelompok radikal yang berniat mempelajari Pancasila mengikuti latihan tersebut.
Kemenhan: Anggota FPI Boleh Ikut Bela Negara
Bela negara terbuka oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk para anggota FPI. Bela negara ditujukan untuk membentuk karakter anak-anak bangsa.
Pangdam Siliwangi: Dandim Lebak Lakukan Pelanggaran Serius
anglima Kodam (Pangdam) III Siliwangi, Mayjen Muhammad Herindra menegaskan Komandan Distrik Mililiter (Dandim) Lebak, Letkol Czi Ubaidilah, dicopot dari jabatannya karena melakukan pelanggaran serius yakni melanggar prosedur militer.
Bela Negara Bagi Ormas Pro-Pancasila
Komandan Daerah Militer (Dandim) 06/03 Lebak, Letkol Czi Ubaidillah dicopot dari jabatannya karena melanggar prosedur Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) Kodim Lebak, Banten yang melatih anggota Front Pembela Islam (FPI) Banten. Ia tak mematuhi dua hal pokok SOP yakni mekanisme pelaporan pada Pangdam III Siliwangi sebelum menggelar pelatihan tersebut dan prioritas pelatihan untuk organisasi massa (ormas) maupun LSM pro kemajemukan yang masih dipertanyakan.