Usulan BPK Terkait Wajib Militer Dinilai Tidak Relevan

tirto.id - Usulan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) terkait wajib militer (wamil) dinilai tidak relevan. Hal tersebut diungkapkan oleh peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis.

Beni Sukadis merasa heran terhadap BPK yang memberikan usulan kepada Kemhan untuk memberlakukan program wajib militer. Menurutnya, tidak relevan jika BPK menyarankan program tersebut kepada Kemhan karena persoalan ini memang bukan ranah BPK sebagai institusi.

"Tidak relevan BPK menyarankan hal itu [program wajib militer]. Apa hak dan kewenangan [BPK] dalam membuat saran tersebut?” kata Beni kepada Tirto.id, Selasa (18/6/2019).

Bukan hanya tidak relevan, Beni juga menyebut usulan wajib militer itu kurang tepat. Jika dinilai dari aspek konsepsional dan aspek keuangan negara, tuturnya, program wajib militer belum tepat untuk diberlakukan.

Beni menambahkan, apalagi jika dilihat dari aspek lingkungan strategis, tidak ada ancaman yang mendesak terhadap agresi asing, dan lainnya. "Karena wajib militer membutuhkan biaya dan aspek lainnya tersebut. Justru yang perlu diperbaiki adalah pendidikan bela negara," bebernya.

Lebih lanjut, Beni menjelaskan bahwa program bela negara yang perlu diperbaiki yakni harus dibuat secara runtut dan konsisten sesuai dengan tingkatan usia dan pendidikan.

"Seperti untuk [siswa] SMA dan mahasiswa harus lebih kreatif kontennya dengan menampilkan hal keseharian yang terkait dengan kehidupan mereka, seperti ancaman dunia siber dan bagaimana menyikapi isu dengan banyak diskusi dengan ahli role model, dan lainnya," tutupnya.

Sebelumnya, Anggota BPK, Agung Firman Sampurna, mengatakan bahwa program bela negara yang ada saat ini belum memadai sehingga perlu ditingkatkan dan diadakan wajib militer.

"Program bela negara itu belum memadai, kita perlu program bela negara yang lebih terstruktur, sistematis, dan lebih masif, dan itu adalah wajib militer," kata Firman di Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

Firman menambahkan, program wajib militer tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan dan permasalahan bangsa ke depan mengenai pemahaman dan kesetiaan kepada negara.