Indeks Bawaslu

Bawaslu akan panggil Andi Arief pada pekan depan.

Andi kembali dipanggil karena tak memenuhi panggilan pertama yang dijadwalkan 20 Agustus lalu.

FIBER memenuhi panggilan Bawaslu soal dugaan mahar Sandiaga Uno. Tapi Andi Arief mengklaim belum terima surat pemberitahuan dari Bawaslu.

Mediasi ini tahap pertama untuk menindaklanjuti sengketa gugatan pemilu Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik agar KPU memasukkan namanya sebagai bakal caleg pemilu 2019.

Badan Pengawas Pemilu akan memanggil Sandiaga Uno terkait isu mahar Rp500 miliar.

Pelantikan tersebut memecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kategori Pelantikan Pejabat Publik Terbanyak.

Andi Arief menuding Sandiaga memberikan Rp500 miliar kepada PAN dan PKS untuk mendapatkan jatah cawapres Prabowo.

Andi Arief menyebut Prabowo sebagai "jenderal kardus" dan menyatakan Demokrat tidak lagi bersedia berkoalisi dengan PKS, PAN dan Gerindra di Pilpres 2019.

"Itu kan hak kita ya. Mereka [KPU], hanya mengatur, bukan memutuskan," kata Sekjen Partai Hanura Herry Lontung Siregar.

"Jumlah bakal calon terpidana korupsi di provinsi 30, di kabupaten 148 bakal calon, dan di kota 21," ujar Afif.

Pengawasan Bawaslu terhadap menteri atau pejabat negara yang menjadi caleg di pemilu 2019, bertujuan agar tidak ada potensi penggunaan fasilitas negara. 

Bawaslu mempersilahkan bakal caleg atau partai politik yang tidak lolos dalam Pileg 2019 untuk mengajukan sengketa, apabila merasa dirugikan.

Temuan dan laporan tertinggi ada di Pilkada Sulawesi Selatan.

Catatan Bawaslu mengenai Pilkada Serentak 2018 menyoroti masalah data pemilih hingga jumlah suara tidak sah yang besar.

Pemilih luar negeri berpotensi memilih dua kali dalam Pemilu 2019. Ada pula kritikan soal metode pemilihan menggunakan kotak suara keliling (KSK).

Keberadaan jutaan pemilih di DPTb menunjukkan persoalan dalam pemutakhiran data.

"Dia belajar secara otodidak, mendapatkan pengetahuan dari Facebook," kata Asep Safrudin.

Anggota Dewan Pengarah DPP Gerindra, Muhammad Syafi'i mengakui ketidaksetujuan partainya terhadap isi PKPU No. 20/2018. Alasannya, aturan itu tidak membawa keadilan bagi masyarakat.

Pelaku peretas situs Bawaslu itu masih berusia 18 tahun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Polisi belum menemukan motif politik dalam tindakan peretasan situs Bawaslu oleh remaja berusia 18 tahun.