Indeks Bawaslu

Bawaslu larang sertakan logo partai politik saat beri bantuan ke korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

Daftar pemilih menjadi salah satu hal yang menyumbang potensi kerawanan di pemilu.

"Yang pasti orientasinya, apakah diberikan saat kampanye atau tidak. Kalau program kan mestinya tidak diberikan saat kampanye," jelas Afif.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 pada hari ini.

Tidak ada kabupaten di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan rendah.

Polri menggunakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu sebagai referensi mengantisipasi kerawanan Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan Pemilu 2019 merupakan penyelenggaraan yang paling rawan.

Apakah laporan dana awal kampanye partai politik valid di saat politik uang masih merajalela? atau sekadar memenuhi syarat administratif belaka?

Bawaslu akan segera merilis peta area rawan pada pemilu 2019, di kawasan Hotel Bidakara, Selasa (25/9/2018).

Polri akan menindak tegas akun sosial media yang melakukan kampanye pasangan capres-cawapres, jika ada laporan dari Bawaslu.

KPU hendak mengumumkan nama caleg eks koruptor ketika hari H pemilihan. Teknisnya belum final sampai sekarang.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan proses untuk merevisi PKPU tidaklah mudah.

"Dari jumlah itu, ada empat ribu dua puluh sekian yang sudah dihapuskan sama KPUD karena terbukti DPT ganda."

"Yang jelas sudah ada arahan secara lisan, diminta untuk berbesar hati untuk menerima putusan MA."

Proses perbaikan DPT Pemilu 2019 diputuskan akan memakan waktu 60 hari lagi. Selain menyisir DPT ganda, KPU akan berupaya memastikan mereka yang belum merekam e-KTP terdata sebagai pemilih.

Rapat Pleno antara KPU, Bawaslu dan perwakilan Partai Politik menyepakati masa perbaikan DPT Pemilu 2019 diperpanjang selama 60 hari.

Pengawasan ketat harus dilakukan di mulai dari markas pemenangan capres-cawapres.

M Taufik melaporkan 7 orang Komisioner KPU DKI ke Bawaslu pada Jumat (14/9/2018), lantaran dianggap telah melanggar Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017.

KIPP menilai para pemilih perlu pendidikan politik untuk membedakan antara caleg koruptor dan tidak. 

Jika klaim 25 juta pemilih ganda benar,
itu setara 5 kali lipat jumlah suara
untuk memenuhi parliamentary threshold.