Indeks Bawaslu

KPU RI menganggap langkah politikus Gerindra M. Taufik melaporkan tujuh komisioner KPUD DKI ke Polda Metro Jaya berlebihan.

Setelah melakukan analisis di 285 kabupaten/kota, Bawaslu RI menyatakan ada 1 juta data ganda dalam DPT pemilu 2019.

Taufik sempat terkendala maju menjadi caleg karena pernah berstatus sebagai terpidana korupsi.

Bawaslu akan meneliti kembali DPT pada 514 data kabupaten/kota untuk mencari data pemilih ganda.

Arief menyatakan selama MA belum memutuskan hasil uji materi, maka PKPU tersebut masih berlaku dan akan tetap menunda keputusan Bawaslu yang meloloskan 12 bacaleg eks koruptor.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, jika KPU optimal menggunakan DP4 dari Kemendagri, maka jumlah data ganda bisa ditekan.

Bawaslu meminta KPU menunda penetapan DPT tingkat nasional hingga 30 hari ke depan.

Bawaslu memperkirakan ada 1,3 juta data ganda usai mencermati DPT yang sudah disusun dari sejumlah daerah.

Menko Polhukam Wiranto, KPU, Bawaslu, dan DKPP akhirnya sepakat bahwa putusan MA yang bisa menyelesaikan perbedaan perihal status caleg eks koruptor.

KPU sudah siap menghadapi gugatan sejumlah eks narapidana korupsi yang diloloskan oleh Bawaslu menjadi bakal Caleg.

KPU menyatakan akan tetap berpegang pada regulasi yang ada, yaitu PKPU 20/2018 pasal 4 ayat (3) yaitu soal larangan eks napi koruptor menjadi bacaleg.

Muhammad Taufik menyatakan dirinya tak main-main dengan ancamannya ke KPU jika ia tak diloloskan sebagai Bacaleg 2019.

Ketua KPU RI Arief Budiman berpendapat, Bawaslu yang harusnya berpegang kepada PKPU sebelum ada keputusan MK dan MA.

Muhammad Taufik mengancam akan menggugat KPU DKI ke DKPP, jika tak menjalankan putusan Bawaslu yang meloloskan dirinya jadi Bacaleg 2019.

Muhammad Taufik menyatakan, keputusan Bawaslu sudah tepat dan sesuai dengan Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017.

"Jika ada ketentuan hukum yang bertentangan dengan UU, maka yang dipilih adalah UU," kata Bagja.

Menurut Zulkifli, partainya akan dirugikan dengan keputusan Bawaslu.

"Kami tunda pelaksanaan putusan itu."

Menurut ICW, Bawaslu RI tidak serius menangani kasus dugaan mahar politik yang melibatkan Sandiaga Uno.

Bawaslu menyatakan telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai aturan, dan hasilnya Sandiaga tak terbukti melakukan praktik mahar.