Indeks Bawaslu

Bawaslu daerah telah mengabulkan gugatan beberapa eks napi kasus korupsi agar bisa menjadi caleg.

Bawaslu memutuskan dugaan mahar politik Sandiaga tak terbukti. Demokrat diprediksi kena imbas karena Andi Arief tak bisa membuktikan tuduhannya.

Bawaslu tidak menganggap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur larangan eks napi kasus korupsi menjadi caleg.

Andi Arief melalui akun Twitternya mengatakan Sandiaga membayar masing-masing Rp500 miliar untuk menjadi cawapres.

Andi Arief menyatakan bahwa Sandiaga membayar PAN, PKS dan Gerindra sebesar Rp 500 miliar untuk mendapatkan posisi cawapres.

Tim Kampanye Jokowi akan selenggarakan acara DERAP MILENIAL di Kantor DPP Partai Perindo.

Gerindra menganggap Bawaslu tak perlu mengeluarkan panggilan ketiga untuk Andi Arief. Gerindra pun meminta Bawaslu tidak memperpanjang kasus dugaan mahar politik dari Sandiaga.

Bawaslu akan panggil Andi Arief pada pekan depan.

Andi kembali dipanggil karena tak memenuhi panggilan pertama yang dijadwalkan 20 Agustus lalu.

FIBER memenuhi panggilan Bawaslu soal dugaan mahar Sandiaga Uno. Tapi Andi Arief mengklaim belum terima surat pemberitahuan dari Bawaslu.

Mediasi ini tahap pertama untuk menindaklanjuti sengketa gugatan pemilu Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik agar KPU memasukkan namanya sebagai bakal caleg pemilu 2019.

Badan Pengawas Pemilu akan memanggil Sandiaga Uno terkait isu mahar Rp500 miliar.

Pelantikan tersebut memecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kategori Pelantikan Pejabat Publik Terbanyak.

Andi Arief menuding Sandiaga memberikan Rp500 miliar kepada PAN dan PKS untuk mendapatkan jatah cawapres Prabowo.

Andi Arief menyebut Prabowo sebagai "jenderal kardus" dan menyatakan Demokrat tidak lagi bersedia berkoalisi dengan PKS, PAN dan Gerindra di Pilpres 2019.

"Itu kan hak kita ya. Mereka [KPU], hanya mengatur, bukan memutuskan," kata Sekjen Partai Hanura Herry Lontung Siregar.

"Jumlah bakal calon terpidana korupsi di provinsi 30, di kabupaten 148 bakal calon, dan di kota 21," ujar Afif.

Pengawasan Bawaslu terhadap menteri atau pejabat negara yang menjadi caleg di pemilu 2019, bertujuan agar tidak ada potensi penggunaan fasilitas negara. 

Bawaslu mempersilahkan bakal caleg atau partai politik yang tidak lolos dalam Pileg 2019 untuk mengajukan sengketa, apabila merasa dirugikan.

Temuan dan laporan tertinggi ada di Pilkada Sulawesi Selatan.